Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pelatihan Sidang Semu
Pengikutsertaan Lomba
Pelantikan Pengurus
Kunjungan Jurnalistik
Launching Jurnal

Wednesday, January 16, 2019


DILEMA PEMOSISIAN PAJAK DAN ZAKAT
Oleh: Nur Indah*
            Terminologi zakat memang sudah tidak asing lagi terutama bagi kalangan umat Islam yang ada di setiap penjuru dunia. Singkatnya, “Zakat” secara istilah adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur’an atau boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Beralih pada pajak, pajak menurut undang-undang adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Jika melihat definisi dari keduanya dapat kita ketahui bahwa zakat dan pajak adalah dana yang sama-sama diperoleh dari rakyat dan fungsinya pun juga hampir sama, hanya saja pajak lebih berfokus kepada urusan negara dan zakat semata-mata hanya untuk masyarakat yang membutuhkan saja sesuai dengan ketentuan syara’. Ada beberapa hal yang harus diketahui di sini, bahwasanya pajak berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi namun mengandung unsur politik, sementara, zakat pun juga berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi namun sangat minim jika di dalam zakat mengandung unsur politik. Hal ini dikarenakan pajak berlaku bagi seluruh warga negara meskipun orang tersebut merupakan seorang warga negara asing yang berdomisi di Indonesia dan dana tersebut akan dikelola oleh negara dan sangat mungkin untuk dikorupsi oleh para pejabatnya, sedangkan zakat hanya bagi mereka yang beragama Islam sedangkan non muslim tidak dikenai zakat. Kedua anggaran pendapatan negara ini dapat disebut begitu karena semuanya diatur oleh pemerintah yang sama-sama memiliki kepastian hukum di mana apabila keduanya tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuannya masing-masing maka hal tersebut akan berakibat fatal, terlebih lagi aturan tersebut pun bersifat mengikat. Jika pajak harus dipungut saat waktunya wajib pajak, begitu pula dengan zakat yang harus dibayarkan jika sudah waktunya untuk membayar zakat.
Dari uraian di atas timbul pertanyaan apakah pengelolaan dan pendistribusian zakat ini tidak mungkin untuk disamakan dengan pajak sehingga pemerintah hanya menggunakan salah satu dari dua ini untuk pendapatan yang mampu membantu perekonomian negara yang di dalamnya terdapat masyarakat yang membutuhkan? Dari beberapa sumber di internet, juga dari pelbagai literatur yang berkaitan dengan hal ini, ada kemungkinan zakat bisa menggantikan posisi pajak. Hal ini dikarenakan selama beberapa tahun ini pendapatan dana zakat oleh BAZNAS sangatlah pesat melebihi jumlah yang ditargetkan dan ini akan sangat membantu masyarakat serta sangat dimungkinkan dapat membantu pembangunan dalam segi infrastruktur atau yang lainnya sebagai sarana penunjang di negeri tercinta kita ini. Hanya saja zakat memiliki kelemahan di mana zakat hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Jika dipelajari lebih dalam lagi zakat memang sangat banyak membantu perekonomian, namun, kembali lagi terhadap posisi negara kita yang tidak mungkin menghilangkan pajak hanya karena ada pendapatan lain seperti zakat, walau bagaimanapun pajak adalah pendapatan yang juga telah banyak membantu negara. Kelebihannya pajak berlaku bagi semua warga negara tidak terkecuali termasuk warga negara asing yang berdomisili di Indonesia berdasarkan asas perpajakan yakni asas domisili. Dari sini kita dapat melihat begitu pentingnya zakat dan pajak jika dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum masing-masing, jadi biarkan hal tersebut berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya masing-masing.
*Anggota PSKH Korp Laskar Pemuda (Lasda)
Referensi:  
Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, 1001 Masalah dan Solusinya, Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003.

Monday, January 7, 2019

Stop Sexual Abuse pada Anak Sejak Dini
Oleh: Mutiah*

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Butir 5 tentang Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila ada kepentingan tertentu. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena di bawah umur. Tetapi dalam hal ini hak anak belum sepenuhnya bisa terlindungi oleh masyarakat karena banyaknya seseorang ataupun sekelompok orang yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia.
Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi terhadap anak di negara Indonesia adalah pencabulan. Menurut R. Soesilo berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian pencabulan ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. Semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba-raba anggota kemaluan, dan lain sebagainya. Kemudian pada umumnya yang menjadi korban pencabulan ini adalah anak-anak. Seperti kasus pada seorang pedagang roti keliling yang melakukan pencabulan terhadap 6 murid SD di kawasan Tarandam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Pelaku diamankan pihak sekolah pada Kamis kemarin. Kasusnya masih dalam proses. Diduga dari 6 korban pencabulan, empat di antaranya perempuan dan sisanya adalah laki-laki,” kata Yulmar kepada tribunpadang.com, Jumat (28/9/2018). Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut, sudah dicatat dalam laporan polisi LP/2081/K/IX/2018/SPKT unit II, tertanggal 27 September 2018.
Sikap pelaku tersebut sangat melanggar kesusilaan terhadap anak, apalagi kasus tersebut terjadi pada anak di bawah umur. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pencabulan di antaranya: Pertama adalah faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi. Dikarenakan rendahnya pendidikan maka akan menyebabkan seseorang juga memiliki kekurangan dalam hal wawasan pemahaman, sehingga dalam melakukan tindak pidana pencabulan tidak mengetahui dampak dari perbuatannya. Kedua yaitu faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor tersebut dapat dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh anak-anak dan mereka banyak yang menggunakan pakaian minim, sehingga hal tersebut memancing pelaku untuk melakukan pencabulan. Ketiga ialah minuman keras (alkohol). Orang yang di bawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Terakhir yang keempat adalah faktor teknologi. Menurut Warjan Tarigan, perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan.
Sanksi mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ketentuan tersebut  terdapat dalam Pasal 81 yaitu sebagai berikut:
(1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud Pasal (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
(3) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, penghasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
Nagara Indonesia mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan pencabulan ini dalam Pasal 289 KUHP: “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”
Anak merupakan anugerah yang Allah SWT titipkan kepada orang tua, dimana orang tua mempunyai kewajiban untuk membimbing, menjaga, serta melindunginya. Ketika seorang anak berada di rumah, maka orang tualah yang mempunyai kewajiban menjaga anak-anaknya, tetapi ketika anak berada di sekolah di situlah peran orang tua berpindah tangan kepada guru. Guru di sini berperan sebagai orang tua di sekolah. Karena itu peran orang tua di rumah dan guru di sekolah sangatlah penting untuk mendidik anak agar tidak terpengaruh dengan pergaulan yang negatif di lingkungan sekitarnya. Perbuatan pencabulan terhadap anak maupun yang sejenisnya sangatlah berbahaya karena akan menimbulkan efek yang sangat mengerikan, seperti beban mental yang diderita oleh korban sehingga menyebabkan adanya trauma berkepanjangan yang dirasakan oleh korban. Maka dari itu, perlindungan sejak dini terhadap anak harus selalu dilakukan oleh para orang tua maupun guru sebagai orang yang paling dekat dengan anak.



*Anggota PSKH Korp Lasda

Referensi :
Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1981.

Putri, PD. 2018. Tinjauan Kronologis Tindak Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
                                                               

Tuesday, January 1, 2019

Call for Paper Jurnal Restorasi Hukum Vol. 4 No. 1



CALL FOR PAPER
JURNAL RESTORASI HUKUM VOL. 4, NO. 1

"Restorasi Hukum" adalah jurnal ilmiah yang  diterbitkan oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memuat beragam tulisan ilmiah mengenai kajian Syariah (Hukum Islam) dan Hukum Positif. Redaksi mengundang akademisi, praktisi, maupun peneliti di bidang Syariah dan Hukum untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya untuk dimuat dalam Jurnal Restorasi Hukum Vol. 4, No. 1.

Thursday, December 13, 2018

Langkah KPU dalam Mengatsi Pemilih Pemula Tidak Ber-E-KTP






Oleh: Fifi Nurcahyati*

Pemilihan Umum Serentak (Pemilu Serentak) sebentar lagi akan digelar. Desas-desus dan hawa panas kampanye mulai bertebaran di mana-mana, sampah visual berupa baliho dan banner menghiasi ruang publik. Seakan masyarakat sudah siap mengikuti perhelatan besar 5 tahunan sekali ini. Benarkah begitu, bagaimana dengan nasib rakyat yang belum bisa memiliki E-KTP?
Sesuai ketentuan Pasal 348 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mensyaratkan pemilih memiliki e-KTP untuk bisa mencoblos. Melihat dari segi hukumnya, hak pilih menjadi salah satu hak dan kewajiban masyarakat di Indonesia sebagai masyarakat yang paham dan taat hukum. Warga yang belum memiliki E-KTP adalah warga yang baru menginjak umur 17 tahun pada 1 Januari tahun 2018 hingga April 2019. Alasannya karena warga yang baru saja menginjak umur 17 tahun antara 1 Januari sampai April 2019 tersebut belum bisa mengumpulkan dokumen kependudukan, sementara DPT (daftar pemilih tetap) ditetapkan pada tanggal 5 September 2019, sehingga dapat dipastikan warga tersebut tidak memiliki E-KTP (Kompas.com/20/09/18).
Komisi pemilihan umum (KPU) harus benar-benar jeli dan serius dalam mengatasi masalah ini. E-KTP bisa saja diganti dengan Surat Keterangan sebagaimana usulan Kemendagri. Namun, KPU sendiri menilai usulan kemendagri tersebut kurang efektif bila hanya untuk pemilih pemula. Sementara selain pemilih pemula, masih banyak warga yang belum memiliki E-KTP. Maka dalam mengatasi kepelikan ini, KPU sudah benar dan solutif dalam memilih jalan keluar  mengambil kebijkan dengan menerbitkan Kartu Pemilihan Umum. secara otomatis warga yang terdaftar sebagai pemilih pemula akan terjangkau semuanya tanpa batas dengan adanya kartu pemilihan ini.
            Langkah KPU tersebut merupakan  usaha yang perlu diapresiasi. Mengingat bahwa perhelatan pilpres 2019 mendatang adalah hajatan besar bangsa dibelahan bumi pertiwi untuk memilih Presiden Indonesia, dan juga wakil rakyat di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nanti. Oleh karena itu, bangsa ini ibarat sebuah keluarga besar yang di dalamnya terdapat anggota keluarga dan sanak saudara, mereka semua berhak menikmati pesta besar pemilu 2019 nanti, jangan sampai ada bagian keluarga yang alpa dari gemerlap pesta demokrasi tersebut, karena Negara ini adalah Negara yang demokrasi.

*Anggota PSKH Korp Lasda.

Monday, November 5, 2018

Copyright © PUSAT STUDI DAN KONSULTASI HUKUM | Powered by Blogger
Design by Viva Themes