Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pelatihan Sidang Semu
Pengikutsertaan Lomba
Pelantikan Pengurus

Thursday, June 1, 2017

Jurnal Restorasi Hukum CAll for PAPER

JURNAL
Restorasi Hukum
CALL FOR PAPER
"Restorasi Hukum" adalah jurnal ilmiah yang  diterbitkan oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang memuat beragam tulisan ilmiah mengenai kajian Syariah (Hukum Islam) dan Hukum Positif. Redaksi mengundang akademisi, praktisi, maupun peneliti di bidang Syariah dan Hukum untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya untuk dimuat dalam Jurnal Restorasi Hukum. Jurnal Restorasi Hukum terbit dua kali dalam satu tahun.
Naskah yang dikirim ke Redaksi Jurnal Restorasi Hukum akan dipertimbangkan pemuatannya apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:
v  Bersifat ilmiah dengan kajian hukum dan syariah atas kasus-kasus dalam bentuk artikel    maupun     hasil penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi)
v  Batang Tubuh Naskah, meliputi:
a.       Judul Naskah
b.     Nama penulis (tanpa gelar akademik, disertai keterangan yang disisipkan melalui footnote berupa       instansi/perguruan tinggi, alamat, serta e-mail untuk korespondensi) 
c.    Abstrak (satu paragraf, spasi 1, terdiri dari 100-150 kata dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang menggambarkan esensi keseluruhan tulisan)
d.   Kata kunci/Keywords (maksimal 5 kata, mencerminkan konsep gagasan atau ide pokok tulisan) 
e.       Pendahuluan
f.       Pembahasan
g.      Penutup
h.      Daftar Pustaka
v  Tata Tulis, dengan ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu:
a.       Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar
b.   Diketik sepanjang 20-25 halaman melalui Microsoft Word, jenis huruf Calibri, ukuran huruf 12, spasi ganda pada kertas ukuran A4.
c.       Rujukan naskah menggunakan footnote, dengan susunan:
·      Sumber dari Buku
Nama Penulis (tidak dibalik), Judul Buku, (Kota: Penerbit, Tahun Terbit), halaman
Contoh: Maria S. W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 557.
·      Sumber dari Skripsi
Nama Penulis (tidak dibalik), “Judul Skripsi”, Nama Kota: Nama Kampus, Fakultas, Tahun Penulisan
Contoh:
·      Sumber dari Artikel/Jurnal 
Nama Penulis (tidak dibalik), “Judul Artikel/Jurnal”, Jenis Jurnal, vol., No., (Bulan Terbit Tahun Terbit), halaman jurnal
Contoh: Eka Susylawati, “Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama Pamekasan dalam Perkara Waris”, Jurnal Nuansa, vol. V, No. 2, (Juli-Desember 2008), hlm. 143.
·      Sumber dari Website
    Untuk rujukan yang bersumber dari website, tidak diperkenankan untuk mengambil rujukan dari website blogspot.comwordpress.com, serta domain pribadi. 
Alamat website, tanggal akses.
Contoh: www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 31 Mei 2017
· Apabila rujukan naskah sama, tanpa diselingi oleh rujukan lain, maka menggunakan Ibid
·  Apabila rujukan naskah sama namun diselingi oleh rujukan lain, maka dalam penulisannya mencantumkan: Nama Penulis, Judul Rujukan…, (Kota: Penerbit, Tahun Terbit), halaman
Atau: Nama Penulis (tidak dibalik), “Judul Rujukan...”, Nama Kota: Nama Kampus, Fakultas, Tahun Penulisan
Contoh: Maria S. W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi…, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 557
Atau: Eka Susylawati, “Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama…”, hlm. 143.
v  Penulisan Daftar Pustaka disusun secara alfabetis (baris kedua menjorok ke dalam), dengan kriteria penulisan:
Nama Penulis (dengan mendahulukan nama belakang/nama keluarga), Judul Buku, Jumlah Jilid (jika berjilid), Kota Penerbit: Nama Penerbit, dan Tahun Terbit
Contoh:
Effendi, Masyhur. 1994. Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia. 
v  Naskah dikirim dalam dua bentuk, baik secara langsung/via pos maupun via e-mail:
·     Dalam bentuk print out/hardcopy sebanyak dua eksemplar  ke kantor Redaksi Jurnal Restorasi Hukum:Jln. Marsda Adisucipto, Gedung Student Center Lt. 2, No. 43, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Kode Pos: 55281.
·  Dalam bentuk softcopy dengan menggunakan lampiran/attachment melalui e-mailjurnalrestorasi@gmail.com
v  Naskah yang masuk ke redaksi akan dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Diterima tanpa revisi,    Diterima dengan revisi atau Ditolak. Redaksi akan memberi kabar dimuat atau tidaknya naskah kepada penulis, paling lambat dua bulan setelah naskah diterima.        
                                                                                     
      Contact Person:
 081217619042 (Arina Widda Faradis)
       081327726732 (Alfa Aulia Nooraya)
   
    NB: Bagi yang ingin mengirimkan naskah/artikel dapat dikirim ke email Jurnal Restorasi Hukum. Kemudian melakukan konfirmasi setelah pengiriman melalui nomor yang tertera. Terimakasih      



         

Sunday, May 21, 2017

KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN TRADISI SASAK: TINJAUAN ADAT MERARI’ (KAWIN LARI)

Oleh: Suryanto*
 (NIM: 16350066_AS)
Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku untuk semua mahluk hidup yang ada di dunia ini, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu jalan atau cara yang dipilih oleh Allah SWT untuk mengembang biakkan dan melestarikan hidup mahluk-Nya.[1]
Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Pernikahan merupakan sunah nabi Muhammad saw. Sunnah diartikan secara singkat, yaitu mencontohi tindak laku nabi Muhammad saw. Pernikahan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur’an.
Tata cara pernikahan yang benar dan sah telah banyak dijelaskan baik di dalam Al-Qur’an maupun As-sunah, akan tetapi karena adanya budaya dan adat istiadat yang berbeda, maka tata cara pernikahan antara tempat yang satu dengan yang lain bisa saja berbeda, terutama sebagaimana yang kita lihat di Indonesia sendiri. Tatat cara pernikahan di Jawa dan Lombok sangat jauh berbeda. Sebagaimana dalam pembahasan ini, fokus pembahasan saya mengenai tata cara atau tradisi pernikahan di Lombok.
 Indonesia dalam mengatur pernikahan mempunyai dua hukum, yaitu undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaiman yang kita ketahui bahwa Lombok merupakan penduduknya mayoritas beragama islam dan terkenal dengan Pulau Seribu Masjid. Akan tetapi, sering kita mendengar bahwa masyarakat Lombok melakukan pernikahan dengan cara kawin lari atau kalau di Lombok di kenal dengan istilah Merari’.
Secara etimologis kata Merari’ berasal dari bahasa sasak “berari” atau ”melai’ang” yang artinya adalah berlari atau melarikan. Sehingga merari’ dalam bahasa indonesia di sebut dengan kawin lari. Sedangkan merari’  secara terminologis mengandung dua arti, yaitu arti yang pertama, lari atau melarikan. Dan arti yang kedua yaitu keseluruhan pelaksanaan perkawinan dalam adat sasak. Dengan demikian, adat merari’ adalah melakukan suatu pernikahan dengan membawa lari si calon mempelai perempuan dari rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan orang tua dari mempelai perempuan ke tempat si mempelai pria dengan dasar suka sama suka untuk menjadikannya sebagai isteri.[2]
Merarik dalam tradisi masyarakat sasak merupakan suatu tradisi yang sudah dilakukan oleh para nenek moyang sejak dulu dan merupakan warisan turun temurun. Apabila ada yang ingin merubah tradisi tersebut maka tidaklah mungkin karena setiap suku-suku yang ada di Indonesia mempunya budaya-budaya dan adat istiadat mereka masing-masing.
Islam mengatur umatnya dalam melakukan hubungan dengan orang lain dengan sangat detail sehingga umat islam dengan mudah menjalin hubungan dengan orang lain. Adat merarik dalam islam dalam pelaksanannya sangat jauh berbeda dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Contohnya seperti kawin lari (merarik), kalau kita tinjau bahwa kawin lari tidak ada dalam islam dan merupakan perbuatan yang dilarang karena kawin lari bisa disebut juga pencurian. Pencurian dalam islam hukumnya haram dan hukumannya adalah potong tangan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur’an.
Dalam islam merari’ (kawin lari) merupakan tata cara perkawinan yang di larang karena termasuk dalam kategori pencurian dan di dalam islam, mencuri hukumnya haram dan hukumannya adalah potong tangan. Rasulullah juga tidak pernah mengajarkan umatnya melakukan kawin lari. Artinya kawin lari tidak ada dalil yang menganjurkan atau membolehkan untuk kawin lari baik di dalam Al-qur’an maupun As-sunah.
Akan tetapi sebelum kita mengklaim bahwa merari’ (kawin lari) adalah hukumnya haram, kita harus mengetahui terlebih dahulu hukum tata cara pelaksanaan atau tahap-tahap melakukan merari’ (kawin lari), di antaranya yaitu:

1.      Midang
Midang adalah si pria datang kerumah si perempuan untuk melakukan pertemuan dengan si perempuan. Midang biasanya di lakukan di malam hari yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi, mereka tidak hanya duduk berdua akan tetapi orang tua si perempuan juga ikut duduk bersama. Menurut saya midang merupakan perbuatan yang baik dan sesuai dengan tuntunan islam bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak boleh berdua-duan. 
2.      Memaling
Memaling merupakan inti dari perkawinan. Pengerian memaling seperti yang saya paparkan di atas bahwa memaling merupakan proses kawin lari. Menurut saya kawin lari ini bukanlah hal yang di larang karena tidak ada nash akan tetapi kawin lari telah sesuai dengan maqasihid syari’ah karena di dalamnya terdapat kemaslahatan. Kemaslahatannya yaitu mempermudah bagi pihak laki-laki untuk melakukan pernikahan dan meringankan beban keluarga, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.
3.      Bekawin
Bekawin bisa disebut dengan proses akad nikah. Akad nikah merupakan salah satu dalam rukun nikah, maka hukum bekawin (akad nikah) adalah halal.
4.      Selametan
selametan di dalam islam di sebut dengan walimah al-ursyi. jadi proses selametan ini hukumnya boleh dan halal karena termasuk anjuran syari’ah.
5.      Bekuade/ Nyonkolan
Bekuade/Nyonkolan ini pengertiannya hampir mirip dengan acara resepsi. Bekuade/Nyongkolan adalah seorang mempelai pria dan perempuan datang kerumah mempelai perempuan dengan membawa sajian makanan dan di dampingi atau di iringi oleh para pemuda laksana pengawal yang sedang mengiringi sang raja dan permaisuri. Tradisi bekuade/nyongkolan ini memakai pakain adat sasak. Menurut saya tradisi ini bukanlah tradisi yang bertentangan dengan syari’at islam karena di dalamnya terdapat kemaslahatan, yaitu bertujuan agar para pria dan perempuan yang belum menikah agar cepat menikah dan agar terhindar dari perbuatan dosa atau maksiat.[3]
Maka Setelah tahap-tahap di atas sudah dilakukan mak resmilah menjadi pasangan suami isteri yang sah. Tahap-tahap tersebut merupakan adat istiadat yang ada  di Lombok. Jika kita lihat tahap-tahap tersebut , maka sangatlah jelas bahwa banyak yang tidak ada di hukum islam. Akan tetapi apabila kita tinjau lebih dalam tentang merari’ (kawin lari) merupakan jalan atau metode yang yang harus di tempuh untuk  melansungkan akad nikah. Walaupun melalui proses mencuri, tetapi mempunyai tujuan yang baik dan hal itu sudah jelas di dalam hukum islam, suatu perbuatan yang dilakukan walaupun tidak ada di dalam Al-Qur’an dan Hadits tetapi demi mewujudkan suatu kemaslahatan bersama maka hal itu di perbolehkan.
Dengan demikian tradisi masyarakat sasak di Lombok dengan hukum islam dapat disimpulkan bahwa tidaklah bertentangan karena merari’ (kawin lari) bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama antara keluarga yang laki-laki dan perempuan.
Oleh karena itu, walaupun adat merari’ (kawin lari) kelihatannya berbentangan dengan syri’at islam akan tetapi apaila bila di tinjau lebih mendalam maka hal itu boleh dilakukan karena tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

Saladin, Bustomi. Juni 2013. Tradisi Merari’ Suku Sasak di Lombok Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al-Ahkam.Vol. 8, No. 1.
Tihani, H.M.A, Sahrani, Sohari. 2010. FIQIH MUNAKAT (Kajian Fiqih Nikah Lengkap). Jakarta: Rajawali Pers.
Yasin, M. Nur. 2008. Hukum Perkawinan Islam Sasak. Malang: UIN M


* Essay Terbaik PAB DIKLATSARKUM PSKH 2017 kategori semester II
[1] H.M.A. Tihani, Sohari Sahrani, FIKIH MUNAKAHAT (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 6.
[2] M. Nur Yasin, Hukum Perkawinan Islam Sasak, (Malang: UIN Malang Press, 2008) hlm. 150.
[3] Bustami Saladin. Tradisi Merari’ Suku Sasak di Lombok Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Al-Ihkam.Vol. 8, No 1 tahun 2013. Download http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/view/338 akses pada 12 April 2017.

Membumikan Hukum Pidana Islam: “Dari Gagasan Idealitas menuju Implementasi Realitas”

Oleh: Tifana Ilahi Nuris*
Perbandingan Mazhab ‘15
Secara garis besar, Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sejak masuknya Islam ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi, pemberlakuan sebagian hukum Islam sudah di praktikkan oleh seluruh kerajaan Islam masa itu. Salah satu buktinya ialah adanya peradilan agama dalam Papakeum (kitab) Cirebon. Bidang hukum Islam yang berlaku pada saat itu adalah perkawinan, perwakafan, kewarisan, infak dan sedekah. Hukum dapat dikatakan hidup apabila ditinjau dari dua segi, yaitu sosiologis dan yuridis. Secara sosiologis, hukum islam dapat dikatakan telah berlaku di Indonesia, sebab sebagian hukum islam telah hidup dan berkembang di masyarakat sejak zaman kerajaan Islam kemudian berlaku pada masa penjajahan colonial belanda hingga zaman kemerdekaan. Secara yuridis, sebagian hukum islam telah dilaksanakan. Akan tetapi, perlu diketahui penerapan prinsipnya berangsur-angsur dalam pengundangan hukum Islam di Indonesia.
Semenjak penjajah masuk hingga “mencekik” dan menundukkan pribumi dengan segala “kediktatoran”nya, mereka mulai meredupkan cahaya Islam secara perlahan-lahan dengan cara dimunculkan berbagai teori eksistensi keberlakuan hukum islam di Indonesia. Teori yang paling menyesatkan adalah teori Receptie yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronye (1857-1936). Teori ini mengatakan bahwa, “Bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku jika norma hukum Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat”. Teori ini berpangkal pada Snouck yang berkeinginan bahwa orang-orang pribumi jangan sampai kuat dalam memegang ajaran Islam. Apabila mereka kuat, mungkin sangat sulit untuk dipengaruhi oleh peradaban Barat. Dalam temuan Afdol dan Ichtijanto, upaya real yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dalam menghambat pelaksanaan hukum Islam salah satunya ialah “Tidak memasukan masalah Hudud dan qishash dalam bidang hukum pidana. Hukum pidana diberlakukan dan diambil dari Wetboek van Strafrect Nederland sejak januari 1919 (Staatsblad, 1915 No. 732). Sampai saat ini, di negara Republik Indonesia berlaku berbagai sistem hukum, diantaranya ialah: Sistem hukum adat, hukum Islam, serta hukum barat (baik berupa Civil Law maupun Common Law atau hukum Anglo Saxon).  
Dari uraian diatas, setelah adanya penjajahan oleh Belanda system hukum nasional pun di pengaruhi oleh apa yang di anut oleh mereka, seperti halnya hukum pidana yang mulai diberlakukan sejak tahun 1919. Untuk itu, disini penulis ingin memaparkan sebuah system hukum yang bersumber dari ajaran Islam yakni Hukum Pidana Islam dan mencoba membumikannya dengan hukum yang berlaku saat ini baik dengan cara disandingkan dengannya atau bahkan melalui cara pembaharuan suatu system hukum yang telah ada.
Mendengar kata Hukum Pidana Islam, hal pertama yang paling tertanam di dalam mind set sebagian masyarakat kita adalah suatu system hukum yang mengabaikan aspek kemanusiaan. Masyarakat kita hanya melihatnya sebatas kulitnya saja, yang mereka tau hanyalah bagian kejamnya saja dan menafikan bagian lainya. Padahal ada bagian-bagian tertentu yang tidak dilihat, semisal dalam perkara kasus pencurian dengan hukuman had atau potong tangan. Sebagian masyarakat kita hanya melihat sisi akibat hukuman dari pencurian itu tetapi tidak melihat dari sisi sebab diberlakukannya hukuman potong tangan tersebut, dan sebab inilah yang mestinya di cermati oleh masyarakat kita, karena sejatinya hukuman potong tangan tidak semata-mata diberlakukan tanpa pertimbangan hukum, perlu ada syarat-syarat tertentu yang mengakibatkan diberlakukannya hukuman tersebut. Oleh karena itu, kita perlu tau apa yang di maksud dengan Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam ialah hukum yang mengenai tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan manusia atas manusia lainnya ataupun  atas benda yang merupakan harta benda hak orang lain, pengaturannya bersumber pada ajaran islam baik Al-Qur’an atau Hadist.
Dari penjelasan sinngkat mengenai Hukum Pidana Islam, penulis ingin berupaya bagaimana hukum pidana Islam dapat berbaur dan menjadi panutan bagi umat muslim di Indonesia. Ada beberapa alasan yang menjadikan penulis setuju untuk diadakannya hukum pidana Islam. Pertama,hal yang paling mendasar ialah jumlah umat Islam yang mencapai angka 80%. Atas dasar itu, dengan diberlakukannya hukum pidana Islam, hal itu menjadi sebuah bentuk pengamalan ajaran islam secara menyeluruh dan itu dilindungi serta dijamin oleh konstitusi, berikut landasan konstitusinya:
1.        Pasal 28E ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
2.        Pasal 29 UUD 1945:
(1)   Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa.
(2)   Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
3.        Pasal 22 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM):
(1)   Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
(2)   Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
            Kedua, timbulnya keresahan disebagian besar kelompok masyarakat tentang adanya ketidak adilan sehingga mulai melirik system hukum ini karena masyarakat sudah mulai cerdas dalam menanggapi persoalan hukum di Indonesia. Ketiga, hukum pidana Islam merupakan konsep hukum yang menitik beratkan pada prinsip keadilan serta kemashlahatan. Dan yang terakhir ialah karena produk hukum pidana yang saat ini diterapkan merupakan produk lama yang sudah mulai using dan perlu adanya pembaharuan serta perlu adanya revisi.
Namun, ada beberapa hal yang mesti kita pahami bahwa sangat sulit untuk menerapkannya baik secara menyeluruh ataupun sebagian, butuh perhatian serta antusias lebih dari pihak pemerintah maupun masyarakat yang notabene beragama Islam. Banyak sekali tantangan serta hambatan yang pasti akan ditemui jika system hukum ini akan diberlakukan. Pertama, secara konstitusional negara Republik Indonesia tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, artinya segala peraturan yang ada tidak berlandaskan ajaran islam secara menyeluruh dan itu menjadi hambatan terberat bagi kelompok yang menyetujui pemberlakuan hukum pidana Islam. Kedua, Pendidikan agama Islam yang di persempit beserta jam terbangnya (khusus sekolah umum). Ketiga,  tumbuhnya Islamophobia dan Sekulerisme serta juga isme-isme lainnya di lingkungan masyarakat kita (sebagian). Akibat jangka pendek serta jangka panjangnyanya ialah minimnya ahli pidana islam di Indonesia, minimnya pengetahuan masyarakat tentang konsep fikih jinayah secara menyeluruh dan utuh, mind set masyarakat cenderung negative hingga berakibat timbulnya sikap apatis di sebagian kalangan masyarakat.
Dari apa yang telah dijelaskan di atas mengenai alasan serta hambatan dalam pembumian hukum pidana islam ke ranah hukum nasional, penulis ingin mengemukakaan beberapa solusi yang sekiranya dapat membantu merubah serta meminimalisir kerancuan mind set masyarakat, berikut solusinya: Pertama, umat harus memberi jaminan konseptual bahwa implementasi hudud dan qishash tidak melanggar hak kemanusiaan. Kedua, merubah system pendidikan yang selama ini seolah-olah cenderung mengesampingkan pelajaran agama. Ketiga, perlu diadakannya sosialisasi tentang konsep fikih jinayah dikalangan masyarakat secara berkala sebagai suatu upaya untuk membangun paradigm baru tentang system hukum ini. Keempat, penyerapan hukum pidana Islam ke dalam hukum yang berlaku saat ini. Kelima, pasal-pasal dalam hukum pidana Islam hanya berupa pasal diferensiasi, artinya hanya berlaku bagi umat Islam saja.
Demikianlah yang sekiranya dapat penulis sampaikan tentang bagaimana upaya untuk pembumian hukum pidana Islam ke dalam ranah hukum yang berlaku saat ini. Untuk mewujudkan serta merealisasikan hal tersebut secara utuh dan menyeluruh memang sangat sulit apabila hanya segelintir kelompok saja yang menggaungkan hal ini, perlu menjadi perhatian yang serius serta upaya khusus baik dari pihak pemerintah dan juga maysarakat dalam menjamin hadirnya serta membuminya hukum pidana Islam di tengah masyarakat kita yang kemudian menjadi pedoman hukum nasional apabila di apresiasikan oleh setiap umat beragama yang ada di Indonesia.
Sekian.
Wallahu A’lam Bii Ash-Shawab….



Yogyakarta, 10 April 2017  pkl 00.03
*Essay Terbaik PAB DIKLATSARKUM PSKH 2017 kategori semester IV

Sunday, May 14, 2017

Magang Peradilan PSKH 2017

PSKH
PUSAT STUDI DAN KONSULTASI HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

        Proudly Present
  MAGANG PERADILAN 
 PSKH 2017

📜 PERSYARATAN
# Mahasiswa aktif FSH minimal semester IV
# Memiliki komitmen mengikuti kegiatan secara penuh
# Mengisi formulir pendaftaran
# Foto copy KTM 2 lembar
# Pas photo 3x4  2 lembar
# Membayar biaya administrasi (5k)
# Mengikuti seleksi masuk peserta
# Penyerahan berkas dan biaya administrasi di lt. 1 lobi timur FSH

🗓 TIME LINE
Pendaftaran: 9 - 26 Mei 2017 pukul 09:00-15:30 Wib
Technical Meeting: 26 Mei 2017
Tes Seleksi: 27 Mei 2017
  - Tes Tulis
  - Tes Wawancara
 Pengumuman: 29 Mei 2017
 Daftar Ulang: 29 Mei - 9 Juni 2017
TM Pra Magang: 06 Agustus 2017
Pembekalan: 9 Agustus 2017 (dalam konfirmasi)
Pelaksanaan Magang: 14-26 Agustus 2017

🏛 DAFTAR PENGADILAN
1) PA & PN Jogja, Sleman dan Bantul
2) PTUN (dalam Konfirmasi)
3) Peradilan Militer (dalam konfirmasi)

📎 FASILITAS
- Ilmu dan Pengalaman
- Block Note
- Modul Materi
- Co Card
- Sertifikat (Dapat digunakan sebagai lampiran keterangan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah/ SKPI )

🔎 MORE INFO 🔍
Contact Person:
+62 857-1356-3396 (M Izan P)
+62 813-3853-9316 (Gendis)

FB   : Pskh Uin Sunan Kalijaga
IG    : @pskhuinsuka
Blog: pskhuinsuka.com
Copyright © PUSAT STUDI DAN KONSULTASI HUKUM | Powered by Blogger
Design by Viva Themes