Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pelatihan Sidang Semu
Pengikutsertaan Lomba
Pelantikan Pengurus
Kunjungan Jurnalistik
Launching Jurnal

Thursday, December 13, 2018





Lahkah KPU dalam Mengatsi Pemilih Pemula Tidak Ber-E-KTP
Oleh. Fifi Nurcahyati*
Pemilihan Umum Serentak (Pemilu Serentak) sebentar lagi akan digelar. Dasas-desus dan hawa panas kampanye mulai bertebaran di mana-mana, sampah visual berupa baliho dan bener menghiasi ruang publik. Seakan masyarakat sudah siap mengikuti perhelatan besar 5 tahunan sekali ini. Benarkah begitu, bagaiman dengan nasib rakyat yang belum bisa memiliki E-KTP?
Sesuai ketentuan Pasal 348 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mensyaratkan pemilih memiliki e-KTP untuk bisa mencoblos. Melihat dari segi hukumnya, hak pilih menjadi salah satu hak dan kewajiban masyarakat di Indonesia sebagai masyarakat yang paham dan taat hukum. Warga yang belum memiliki E-KTP adalah warga yang baru menginjak umur 17 tahun pada 1 Januari tahun 2018 hingga April 2019. Alasannya karena warga yang baru saja menginjak umur 17 tahun antara 1 januari sampai april 2019 tersebut belum bisa mengumpulkan dokumen kependudukan, sementara DPT (daftar pe,milih tetap) ditetapkan pada tanggal 5 September 2019. Dan dapat dipastikan warga tersebut tidak memiliki E-KTP (Kompas.com/20/09/18).
            Dalam mengatasi masalah ini, Komisi pemilihan umum (KPU) harus benar-benar jeli dan serius. E-KTP bisa saja diganti dengan Surat Keterangan sebagaimana usulan Kemendagri. Namun, KPU sendiri menilai usulan kemendagri tersebut kurang efektif bila hanya untuk pemilih pemula. Sementara salain pemilih pemula, masih banyak warga yang belum memiliki E-KTP. Maka dalam mengatasi kepelikan ini, KPU sudah benar dan solutif dalam memilih jalan keluar  mengambil kebijkan dengan menerbitkan Kartu pemilihan umum. Dengan Kartu Pemilihan Umum, secara otomatis warga yang terdaftar sebagai pemilih pemula akan terjangkau semua tanpa batas.
            Langkah KPU tersebut merupakan  usaha yang perlu diapresiasi. Mengingat bahwa perhelatan pilpres 2019 mendatang adalah hajatan besar bangsa dibelahan bumi pertiwi untuk memilih Presiden Indonesia, dan juga wakil rakyat di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nanti. Oleh karena itu, bangsa ini ibarat sebuah keluarga besar yang di dalamnya terdapat anggota keluarga dan sanak family, mereka semua berhak menikmati pesta besar pemilu 2019 nanti, jangan sampai ada bagian keluarga yang alfa dari gemerlap pesta demokrasi tersebut, Karena Negara ini adalah Negara yang demokrasi. Safe Pemilu 2019!

*Anggota PSKH (Lazda)

Monday, November 5, 2018

Monday, October 22, 2018

Thursday, October 4, 2018

Proposal Debat Pekan Hukum 2018



Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) kembali akan menggelar Pekan Hukum 2018. Salah satu acara dalam Pekan Hukum kali ini adalah Kompetisi Debat yang diikuti mahasiswa/i perwakilan masing-masing universitas di Pulau Jawa.

Adapun dalam Kompetisi Debat Hukum Se-Jawa ini mengangkat tema “Membangun Budaya Hukum yang Demokratis Demi Mewujudkan Indonesia yang Bermartabat. Formulir dan Informasi serta keterangan lengkapnya dapat dilihat di link berikut:




Klik icon di atas


Copyright © PUSAT STUDI DAN KONSULTASI HUKUM | Powered by Blogger
Design by Viva Themes