Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pelatihan Sidang Semu
Pengikutsertaan Lomba
Pelantikan Pengurus
Kunjungan Jurnalistik
Launching Jurnal

Tuesday, February 26, 2019


FOCUS GROUP DISCUSSION
“PENGGUNAAN DANA HAJI UNTUK INFRASTRUKTUR”

Moderator       : Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.
Waktu             : Kamis, 14 Februari 2019
Tempat            : Ruang Rapat IV PKSI Lt. 2 UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diwakili oleh Ahmad Zaky. Ahmad Zaky menjelaskan bahwa pada tahun 2018 BPKH dalam perencanaan pengelolaan dana oleh BPKH terdapat sekitar 111,8 triliun, sedangkan realisasinya sebesar 113 triliun. Rinciannya adalah penempatan di Bank Penerima Setoran (BPS) dari rencana 55.9 triliun akan tetapi realisasinya lebih besar, yakni sebesar 65.4 triliun, kemudian investasi di SBSN dari rencana 55.9 triliun telah terealisasi 48.7 triliun. Jadi target pengelolaan dana haji pada tahun 2018 yang dikelola oleh BPKH telah 100% terealisasi dengan investasi terhadap bank syari’ah lebih banyak dibandingkan dengan investasi di SBSN.
Ahmad Zaky juga menjelaskan mengenai jumlah calon jamaah haji baru yang mendaftar pada tahun 2018. Data di BPKH mencatat ada 664 ribu calon jamaah haji baru dari target 550 ribu calon jamaah haji. Artinya calon jamaah haji baru pada tahun 2018 mengalami kenaikan 120%. Dia juga membandingkan waktu antrian jamaah haji di Indonesia dengan di Malaysia yang memiliki masa antri sampai 100 tahun. Data BPKH mencatat bahwa trend calon jamaah haji baru pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017. Selain itu, BPKH juga mencatat bahwa ada sekitar 13 juta wajib haji yang belum daftar.
Selanjutnya, Ahmad Zaky menjelaskan bahwa BPKH memiliki sasaran Dana Pengelolaan Keuangan Haji pada tahun 2022 sebesar 150 triliun dan pada tahun 2030 sebesar 300 triliun. Sasaran nilai manfaat dana haji juga ada 5% yang dimanfaatkan untuk biaya operasional BPKH. Ahmad juga menjelaskan bahwa biaya semestinya untuk haji adalah sekitar 70 juta akan tetapi selama ini disubsidi sebesar 35 juta. Rinciannya adalah pada tahun 2016 total biaya haji adalah sebesar 54,1 juta, kemudian pada 2017 naik menjadi 59,6 juta, kemudian naik lagi menjadi 69,2 juta dan pada tahun 2019 naik menjadi 70,6 juta. Akan tetapi biaya jamaah haji pada tahun 2019 ditetapkan sama seperti biaya jamaah haji tahun 2018 yakni sebesar 35,2 juta. Maka subsidi jamaah haji akan semakin naik (indirect cost) yakni sebesar 35,4 juta.
Mengenai alokasi penempatan dan investasi dana haji BPKH mencatat bahwa pada 2017 investasi di Bank Umum Syari’ah (BUS) sebesar 65% sedangkan investasi di Sukuk 35%. Kemudian pada 2018 presentase seimbang menjadi 50% di BUS dan Sukuk. Adapun pada 2019 direncanakan 50% dana haji akan diinvestasikan pada BUS, Sukuk 20% dan Emas 5% kemudian investasi langsung sebesar 15% dan Investasi lainnya sebesar 10%. Investasi langsung nantinya seperti catering dan dalam penerbangan yang akan bekerjasama dengan Garuda Indonesia. Prioritas investasi dana haji di bidang penerbangan sebesar 40%, catering 10% dan perumahan 30%. Perumahan yang dimaksud adalah perumahan yang dibangun di Mekah. BPKH juga menjelaskan mengenai dana abadi umat yang totalnya sekitar 170 milyar dan telah dibahas Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dana abadi umat ini direncananya akan menjadi program kemaslahatan yang meliputi 5% untuk sosial keagamaan, 10% kesehatan, 15% untuk ekonomi umat, dan 30% untuk pelayanan haji. Kemudian untuk Pendidikan dan dakwah sebesar 20% seperti untuk pembangunan pesantren, program pendididikan organisasi masyarakat dan sarana prasarana ibadah sebesar 20%.
Mengenai dana haji yang digunakan untuk infrastruktur BPKH menjelaskan bahwa sampai sekarang tidak ada dana haji yang digunakan langsung untuk infrastruktur. Untuk sementara masih di Sukuk, karena aman dan dijamin oleh LPS, nantinya memungkinkan untuk infrastruktur. Akan tetapi, yang terpenting adalah sesuai dengan prinsip aman, untung, low risk. Untuk sekarang ini berinvestasi pada hal-hal yang menunjang jamaah haji seperti penerbangan agar lebih murah dan juga di hotel.
Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY
Ketua Kantor Wilayah Kementrin Agama DIY Imam Khoiri, S.Ag. menjelaskan bahwa perpindahan pengelolaan dana haji baru dilaksanakan kurang lebih satu tahun, meskipun undang-undangnya sudah ada dari tahun 2014. Dahulu mekanismenya dana yang masuk ke rekening Kementerian Agama, sekarang sudah langsung ke BPKH. Instrumen investasi dahulu ditempatkan oleh diretorat ke SBSN dan juga kedua di instrumen investasi di bank syari’ah.
Insturmen investasi sekarang yang dilakukan oleh BPKH merupakan amanat dari Undang-undang (UU). Walaupun dikurangi 5% untuk biaya operasional BPKH. Hal ini karena harapannya insturmen investasi akan memiliki nilai return yang semakin besar, yang mana poin pentingnya adalah pada SBSN. Sebelumnya Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan juga telah memiliki MoU, maka dana yang sudah masuk ke Kementerian Keuangan digunakan sesuai ketentuan. Asalkan tidak ada gharar. Dia juga menjelaskan bahwa dalam bahasanya skema ini seperti skema ponzi, akan tetapi pada saat ini masyarakat dibuat semakin panik.
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY
Narasumber dari Kanwil Ditjen menanggapi rencana yang akan dilakukan oleh BPKH untuk melakukan investasi emas. Emas perlu dipertimbangka lagi, hal ini dikarenakan emas terlalu fluktuatif dengan US Dollar. Juga menjelaskan bahwa dana haji yang dikelola oleh pemerintah yang kemudian diinvestasikan dalam SBSN itulah yang digunakan untuk pemerintah untuk membangun jembatan, jalan dsb. Jadi bukan dana haji langsung yang digunakan. Dapat diperhatikan juga bahwa ini merupakan win win solution, dibanding pemerintah berhutang, karena dari dalam negeri terdapat dana yang bisa dikelola. Hal ini karena pendapatan negara kita kurang, sedangkan infrastruktur itu penting. Jadi proyek dari SBSN untuk infrastruktur sudah banyak.
Maka yang dapat dipahami adalah dana yang digunakan bukanlah dana langusng dari dana haji. Akan tetapi dana yang telah diinvestasikan oleh pemerintah. Jadi BPKH memberikan hutang kepada pemerintah, kemudian pemerintah menggunakan dana tersebut yang mana bebas untuk apa saja, karena status hukumnya jelas dan syarat-syaratnya terpenuhi dan resikonya tidak besar. Hal ini juga dapat menjadi alternatif yang lebih bagus pembiayaan yang berasal dari dalam negeri. Karena potensi dana haji ini cukup besar. Jadi nantinya dana yang dikelola oleh BPKH bisa digunakan untuk kepentingan kita semua, sepanjang investasinya jelas.
Otoritas Jasa Keuangan DIY
Narasumber pertama dari OJK DIY diwakili oleh Budi Saptono. Beliau menjelaskan sedikit tentang kedudukan OJK dan juga tugas OJK, yaitu mengawasi terkait lembaga keuangan yang ada di Indonesia kecuali koperasi. Adapun pada dana haji yang dikelola oleh BPKH itu sendiri tidak diawasi oleh OJK, karena tidak dijelaskan dalam UU Nomor 34 tahun 2014. Kemudian menjelaskan juga mengenai risiko dari dana yang diinvestasikan oleh BPKH. Pertama yaitu risiko keseimbangan antara return dan kenaikan harga. Juga merekomendasikan adanya lembaga khusus di BKPH, dan dalam berinvestasi yang harus dikedepankan adalah prinsip aman, karena berasal dari dana haji. OJK juga melihat bahwa apabila dilihat lebih jauh, lama-lama BPKH untuk berbisnis karena harus menutup subsidi. Maka dari itu, ke depannya bisa menjadi bahan diskusi. Juga BPKH dapat mengeluarkan laporan keuangan agar lebih akuntabel.
Selanjutnya Asteria Diantika dari OJK menambahkan bahwa OJK juga tergabung dalam satgas waspada investasi dengan 7 lembaga pemerintah lainnya. Hal ini karena adanya laporan-laporan dari masyarakat, khususnya terkait jasa umroh yang telah terjadi, seperti kasus First Travel. Astera juga memberikan saran bahwa ada dua prinsip yang harus diperhatikan, yaitu prinsip aspek legal, apakah sudah ada perizinannya dan juga logis. Jadi OJK hanya mengawasi lembaga keuangan, tapi kami juga untuk mengawasi investasi yang tergabung dalam satgas waspada investasi.
Majelis Ulama Indonesia DIY
Pada FGD ini  MUI DIY diwakili oleh KRT. Drs. H.A.M. Kamaludiningrat. Beliau menggunakan referensi pemberitaan yang dikeluarkan oleh Republika dengan judul “Benarkah Dana Haji Dipakai untuk Proyek Infrastruktur?”. Pemaparan dari MUI DIY menjelaskan bahwa jikalau memang ada dana haji yang pada akad wakalahnya juga infrastruktur maka haram dan tidak ada akad wakalah jamaah haji untuk infrastruktur. Namun, dana yang digunakan untuk kemaslahatan umat boleh dilakukan.
Akademisi
Lusia Kurnianti, S.H., M.H. menekankan adanya PPP (Public Private Partnership) yang menjadi trend. Juga menyarankan adanya sosialisasi yang harus dilakukan. Ia juga mengatakan agar tidak adanya kesalahpahaman dan output. Kemudian menyarankan bagaimana bentuk dari dinfra, yang mana berdasarkan Peraturan Kementerian 52 Tahun 2017 bagaimana pengelolaan dana investasi berbentuk kontak kolektif. Baginya yang paling penting adalah kontraknya. Juga jangan sampai menjustifikasi dana haji langsung dipakai, akan tetapi dijamin oleh pemerintah.
Selanjutnya, Pak Mujib mengatakan kenapa munculnya isu dan haji untuk infrastruktur ini selain dari karena isu politik, masyarakat juga khawatir karena adanya skandal FT (First Travel) yang kemudian ditarik dengan dana haji yang dikelola oleh pemerintah. Adanya BPKH ini karena telah diatur oleh UU Nomer 34 tahun 2014 yang mana dulunya dikelola oleh Kemenag, hal ini merupakan proses trust pemerintah. Kemudian isu selanjutnya adalah ketika muncul di publik berkaitan dengan kontraknya. Memang di dalam akadnya tidak ada akad wakalah, karena masyarakat hanya membayar dana untuk haji.
Selain itu, beliau juga menyarankan adanya investasi terhadap asrama haji, terutama di destinasi-destinasi wisata. Juga menyarankan investasi ke reksadana, karena tahun lalu reksadana ramai dengan system syari’ah yang harapannya dapat cipratan investasi dari BPKH. Maka BPKH bisa membuat aturan main turunan dari PP No. 15 yang mengatur hal tersebut sehingga memiliki SOP khusus yang ketika masuk ke dalam investasi reksadana atau investasi langsung sehingga menjadi guidelines BPKH itu sendiri.



Tax Aware Club
Oleh: Sabila Imroatun Najah*
Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sebagai kontribusi wajib warga negara kepada negaranya, idealnya warga negara patut mengerti tentang pajak serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Warga negara yang dimaksud di sini juga termasuk mahasiswa, di mana di pundak mereka lah kelak negara ini akan mereka bawa. Lantas, bukankah mahasiswa seharusnya mengerti tentang hal-hal penting dalam penyelenggaraan negara, termasuk tentang pajak? Namun, generasi terdidik penerus bangsa ini rupanya banyak yang tidak tahu menahu mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, termasuk pajak.
Berdasarkan hasil statistik Biro Pusat Statistik, dari 240 juta penduduk Indonesia, tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Indonesia masih sangat rendah, yaitu 7,73%. Rasio ini mengindikasikan bahwa kesadaran kewajiban perpajakan masyarakat masih rendah. Oleh karena kedua hal tersebut, penulis memandang bahwa sangat perlu diadakan gerakan mahasiswa yang menggagas ketertiban dan ketaatan pajak. Mengapa harus mahasiswa? Karena sebagai generasi muda yang terdidik, sudah sepantasnya mahasiswa menjadi penggerak masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakan baik demi mendukung kelancaran penyelenggaraan negara. Kalau bukan mahasiswa, maka siapa lagi?.
Penulis memiliki gagasan bahwa skala ketertiban dan ketaatan pajak dapat ditingkatkan jika di suatu daerah dibentuk komunitas peduli pajak yang menamai dirinya dengan “Tax Aware Club”. Tax Aware Club adalah perkumpulan mahasiswa dari berbagai universitas di suatu daerah yang peduli terhadap pajak dan memiliki keinginan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan taat pajak. Visi komunitas ini adalah menciptakan pengoptimalan pajak sebagai sarana penyejahteraan rakyat. Ada 3 poin penting yang menjadi misi Tax Aware Club, antara lain: mengkritisi dan memberi masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan tentang perpajakan; mewujudkan masyarakat yang tertib dan taat pajak; dan mengkritisi pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang perpajakan. Demi mewujudkan visi dan misinya, Tax Aware Club memiliki berbagai program, antara lain:
a.    Kegiatan Internal
1)   Diskusi rutin membahas kebijakan-kebijakan pemerintah tentang perpajakan
Topik pembahasan bisa seputar peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, atau topik lainnya. Namun topik harus difokuskan pada kebijakan pemerintah yang sedang berjalan atau yang akan berjalan. Berdasarkan hasil diskusi, jika didapat saran dan masukan, aspirasi anggota Tax Aware Club dapat disalurkan kepada pemerintah melalui prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Aspirasi inilah yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa. Negara bukan hanya milik para elit yang menduduki jabatan di ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif saja, melainkan milik seluruh warga negara yang juga memiliki hak turut serta dalam menentukan arah kebijakan Pemerintah.
2)   Mengundang pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau kunjungan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan penyuluhan
Penyuluhan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada anggota Tax Aware Club ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kapasitas informasi yang dimiliki oleh anggota Tax Aware Club sebelum terjun melakukan sosialisasi ke masyarakat.
3)   Kunjungan ke lembaga konsultasi pajak
Kegiatan ini dilakukan untuk menambah wawasan anggota Tax Aware Club dalam hal perpajakan. Kegiatan ini dapat diisi dengan materi atau sesi sharing dengan para konsultan pajak.
b.    Kegiatan eksternal
1)   Sosialisasi kepada masyarakat
Mula-mula, hal yang disosialisasikan kepada masyarakat adalah hal yang sangat krusial seperti pengetahuan dasar perpajakan dan kaitannya dengan masyarakat sebagai Wajib Pajak, hak dan kewajiban Wajib Pajak, serta pajak yang sering berkaitan dengan masyarakat setempat. Sosialisasi tidak hanya dilakukan satu kali pada masyarakat daerah tertentu, melainkan secara berkelanjutan, terlebih jika telah disahkan peraturan baru tentang perpajakan oleh pemerintah. Program sosialisasi kepada masyarakat memang harus dilakukan secara continue karena untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan taat pajak, perlu diawali dengan pembiasaan. Maka di sini peran mahasiswa sangat diperlukan dalam memulai pembiasaan tersebut.
2)   Layanan konsultasi untuk masyarakat
Selain sosialisasi, Tax Aware Club juga menyediakan layanan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, seperti membantu menghitung harta kena pajak, membantu dan menuntun dalam menyelesaikan masalah perpajakan, atau hal lainnya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat yang sudah sadar pajak supaya bisa menjadi tertib dan taat pajak untuk selanjutnya.
c.    Program pendukung
1)   Tax Day in Month
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 tentang Penetapan Hari Pajak, tanggal 14 Juli 2018 diperingati sebagai hari pajak pertama. Berdasarkan hal tersebut, maka Tax Aware Club memiliki program Tax Day in Month, yaitu peringatan hari pajak setiap bulan pada setiap tanggal 14. Peringatan Tax day in Month ini hanya dalam lingkungan internal Tax Aware Club. Hal-hal yang dilakukan pada tanggal ini adalah memakai baju Tax Aware Club yang bertuliskan “Sudah bayar pajak belum? Hayuu bayar yukk”. Secara psikologi, tulisan ini akan menyadarkan orang yang membacanya tentang kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak. Selanjutnya, orang yang membaca akan tersugesti untuk segera membayar tanggungan pajaknya.
2)   Menempel stiker
            Stiker bertuliskan “Sudah bayar pajak belum? Hayuu bayar yukk” akan ditempelkan di kendaraan seluruh anggota Tax Aware Club. Diharapkan tulisan ini akan mempengaruhi alam bawah sadar pembaca untuk membayar pajak.
3)        Sosialisasi melalui media sosial
Pada era digital ini, media sosial adalah sarana yang cukup ampuh dalam melakukan tindakan persuasif terhadap masyarakat. Dengan menciptakan akun di berbagai macam sosial media, maka misi Tax Aware Club akan lebih mudah direalisasikan. Informasi dapat disampaikan melalui infografis, video, artikel, dan lain-lain.

Melihat dari keterbatasan-keterbatasan Warga Negara Indonesia, kita dapat menemukan celah yang perlu diperbaiki. Sebagai mahasiswa, generasi muda yang terdidik, sudah sepantasnya kita memberikan yang terbaik untuk negara kita. Inilah tugas kita, jadilah mahasiswa yang konstruktif, mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan mengupayakan kesejahteraan rakyat. Renungkanlah apa yang telah anda kontribusikan kepada bangsa ini? Sudahkah sebanding dengan hak-hak yang sudah anda dapatkan sebagai warga negara?  Jadilah warga negara yang dapat memberikan manfaat bagi warga negara yang lain. Gagasan yang penulis ajukan yakni pendirian komunitas Tax Aware Club, diharapkan akan menjadi solusi terciptanya masyarakat yang tertib dan taat pajak sehingga tercipta kesejahteraan rakyat.
*Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Referensi:
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP).
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 Tentang Penetapan Hari Pajak.


Keterbukaan Data Lembaga Keuangan Perbankan antar Negara Melalui AEOI (Automatic Exchange Of Informaton): Momentum dalam Mencapai Kepentingan Nasional di Bidang Perpajakan

Oleh: Zefri Andika Pakpahan*

          Tulisan ini akan menyampaikan rekomendasi kebijakan terhadap pemerintah terkait urgensi dan formulasi untuk berpartisipasi di dalam rezim keterbukaan data lembaga keuangan perbankan antar negara melalui AEOI (Automatic Exchange of Information). AEOI merupakan kesepakatan yang disusun oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) bersama dengan negara anggota G-20 untuk menjalankan sistem otomatisasi dalam pertukaran data keuangan warga negara atau informasi rekening perbankan yang melibatkan transmisi sistematis dan berkala secara massal oleh negara sumber untuk negara residen yang berkenaan dengan keperluan perpajakan pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra pada waktu tertentu, sistematis dan berkesinambungan (OECD, 2016). Indonesia sebagai negara anggota OECD dan G-20 memiliki kepentingan nasional untuk memperkuat basis pajak, khusunya terkait dengan rasio kepatuhan pajak yang baru mencapai 72,60% sepanjang tahun 2017.

Kondisi Perpajakan Indonesia Saat Ini                                                                              Sebagai pos penerimaan terbesar negara di dalam APBN, sektor perpajakan hanya mampu menyumbangkan pendapatan Rp 1.097,2 triliun atau 88,4% dari yang ditargetkan dalam APBN-P sebesar Rp 1.283,6 triliun di tahun 2017 (DJP, 2017). Penerimaan Pajak  yang meleset dan shortfall (selisih realisasi dan target pajak) hingga 130 triliun turut berkontribusi pada catatan defisit anggaran sebesar 2,57% dan berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi makro yang hanya menyentuh level 5,05 persen dari yang ditargetkan 5,2 persen (Bhima, 2017). Sumber utama permasalahan pajak di Indonesia berasal dari basis pajak yang rendah, khususnya pasca Amnesti Pajak hanya terdapat 12,6 juta Wajib Pajak (WP) yang melaporkan SPT dari total 29,3 juta WP orang pribadi dan badan. Amnesti Pajak yang diproyeksikan untuk meningkatkan penerimaan pajak  (telah berakhir per-Maret 2017) ternyata tidak berjalan optimal karena komitmen repatriasi hanya mencapai 15% dari target awal, berkisar Rp 147 triliun dari Rp 1.000 trilun (Prastowo, 2017). Bertambahnya basis pajak baru sebesar 48.000 WP pasca Amnesti Pajak belum berkontribusi signifikan, sehingga pertukaran data dalam AEOI diperlukan untuk mengakses informasi pelaku penghindaran dan pengemplang pajak yang tidak melaporkan asetnya kepada negara sebagai potensi besar bagi penerimaan negara.

Potensi Penguatan Basis Pajak Melalui AEOI                                                                   Jumlah negara yang berpartisipasi dalam AEOI adalah 102 negara atas dasar penandatanganan Multilateral Competent Authority Agreemeny (MCAA), dengan 49 negara mulai memberlakukannya pada batch I  tahun 2017 dan 53 negara lainnya termasuk Indonesia pada batch II pertengahan tahun 2018. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak dapat meminta data perbankan dari negara mitra untuk mengindentifikasi Warga Negara Indonesia yang tidak mematuhi kewajiban pajak, yang melakukan pelarian pajak dan tidak melaporkan harta atau aset finansialnya di luar negeri untuk disembunyikan, dengan perkiraan keseluruhan terdapat  Rp 700 triliun harta likuid WNI di luar negeri (DJP, 2017). Di tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak menargetkan penerimaan pajak yang lebih tinggi yaitu Rp 1.424 triliun, dan hanya akan tercapai apabila rasio perpajakan meningkat dari repatriasi dan pelaporan harta Warga Negara Indonesia di luar negeri. Oknum pengemplang pajak tidak dapat menghindar dari keterbukaan dan pertukaran informasi nasabah antar yuridiksi tersebut, seperti halnya pemerintah Indonesia yang berhasil mengidentifikasi rekening 6.000 WNI untuk negara yang masih dirahasiakan (Sri Mulyani, 2017). Aliran dana gelap dari Indonesia ke luar negeri yang mencapai rata-rata Rp 200 triliun pertahun dapat diidentifikasi melalui AEOI, sehingga potensi pajak dari 900.000 ribuan Surat Pernyataan Harta yang masuk dapat dioptimalkan menjadi penerimaan pajak (Budiantoro, 2017). Skema AEOI juga dapat melanjutkan agenda Amnesti Pajak khususnya dalam intensifikasi WP dalam mencapai pertumbuhan rasio perpajakan hingga 11,5% pada tahun 2018, dengan turut serta melanjutkan skema sanksi bunga 2% perbulan atau maksimal 48% sebagai upaya maksimal untuk memaksa pengemplang pajak melaporkan asetnya dan memperbesar peluang penerimaan negara.     

Rekomendasi: Tantangan dalam Mempersiapkan Diri Menuju Rezim AEOI               Adopsi kebijakan yang baik pada level domestik sejatinya merupakan faktor kunci bagi pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan peluang AEOI. Berikut adalah langkah-langkah lanjutan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi tantangan terkait quo vadis rezim AEOI:

Pertama,  Pemerintah harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerahasiaan data perbankan dengan Perpu No. 1 Tahun 2017 terkait Akses Informasi Keuangan agar tidak tumpang tindih. Tersedianya legislasi domestik, baik primer (peraturan setingkat undang-undang) maupun sekunder (peraturan di bawah undang-undang) sesuai dengan standar internasional juga diperlukan. Menjadi sebuah tantangan ketika peraturan perundangan-undangan melalui UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan masih menjamin kerahasiaan data nasabah (AEOI tidak serta merta membuka data nasabah dan hanya dilakukan dengan mekanisme requesting terhadap perbankan terkait data rekening para pengemplang pajak), sehingga dari segi regulasi masih tumpang tindih meskipun dalam pelaksanaannya AEOI telah dijamin melalui Perpu No. 1 Tahun 2017 terkait Akses Informasi Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan No.39/PMK.03.2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional. Sehingga harmonisasi regulasi mutlak untuk dilakukan sebagai dasar agar kebijakan ini dapat berjalan efektif.                 Kedua, Pemerintah dalam hal ini harus  bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memfasilitasi sistem penyampaian nasabah asing dalam mempersiapkan sistem pertukaran informasi keuangan yang resiprokal, agar Indonesia tidak dikategorikan sebagai non-cooperative jurisdition dalam tatanan global.                                      Ketiga, Penyediaan teknologi basis data yang sesuai dengan Common Reporting Standard (CRS) untuk menjaga kerahasiaan dan manajemen informasi, kersedianya sistem transmisi data, yang dapat memfasilitasi pengiriman data dari lembaga keuangan ke DJP, serta dari DJP kepada negara/yurisdiksi mitra atau sebaliknya. Jika ditinjau lebih lanjut, kemajuan teknologi informasi berpengaruh besar terhadap rasio kejahatan perbankan melalui saluran elektronik dan e-channel yang saat ini mendominasi hingga 60% dari seluruh jenis kejahatan perbankan di Indonesia (Guntur, 2017). Hal ini mengindikasikan tantangan besar dalam memberlakukan Common Reporting Standard (CRS) sebagai pedoman standar pelaporan data antar otoritas yang mampu memberikan proteksi secara teknis dan meminimalisir potensi kebocoran data bagi kepada pihak yang tidak bertanggungjawab agar tidak memperjualbelikan data nasabah. Sehingga terjaminnya kerahasiaan dan pengamanan data (confidentiality and data safeguards) mutlak untuk diformulasikan. Pemerintah dalam hal ini juga harus menerbitkan aturan dalam skema ketentuan umum perpajakan untuk memfasilitasi Direktorat Jenderal Pajak dalam memperoleh data dari berbagai sektor keuangan (perbankan, pasar modal serta asuransi), serta jaminan bagi institusi pajak untuk melakukan penyelarasan data laporan keuangan para WP dengan otoritas kepabeanan.

*Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Referensi

Undang-Undang  No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Perpu No. 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan N0.39/PMK.03.2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional.

OECD, Automatic Exchange of Information Implementation Report 2017, 2017.

Surat Edaran nomor SE-06/PJ/2017 tentang Strategi Peningkatan Kepatuhan
Wajib Pajak dan Penetapan Taret Rasio Kepatuhan Wajib Pajak  Tahun 2017, http://www.pbtaxand.com/assets/uploads/files/1492660968-SE_06_PJ_2017.pdf (PDF), diakses pada 14 Oktober 2018.
Direktorat Jenderal Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi,
Metrotvnews,03 Januari 2018, Penerimaan Pajak masih jadi PR Pemerintah,
Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA), 08 Januari 2018, Target 2018
tinggi, Dirjen Pajak bocorkan strategi, diakses pada 14 Oktober 2018.
Kementerian Keuangan, 20 Maret 2018, Awasi Potensi Pacsa Amnesti Pajak
Liputan6, 10 November 2017, Sri Mulyani: Teknologi Sampai Aliran Duit Gelap
Kementerian Keuangan, Johana Lanjar Wibowo, Optimalisasi Penerimaan Pajak,




Optimalisasi Tax Amnesty sebagai Peningkatan Distribuisi Pajak di Indonesia
Oleh: Nur Arifah*
            Peningkatan sumber pendapatan negara merupakan sebuah keharusan. Perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat yang kian meningkat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kini menuntut adanya ketersediaan anggaran yang mencukupi. Dalam kaitan ini, optimalisasi pendapatan negara menjadi salah satu opsi yang patut untuk dilakukan dengan segera. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah strategis, baik dalam hal kebijakan (policy measures) maupun administratif (administrative measures) terkait pendapatan negara, terutama di bidang perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Aditia, 2018).  Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak (Ragimun, 2017:2). Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar (84,9%) negara untuk mendanai APBN (Kementrian Keuangan, 2016). Peran pajak yang diharapkan sebagai satu-satunya sumber pendapatan, ternyata terdapat kendala dalam hal kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak tidak maksmial. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan tax amnesty (Fidiana, 2018:2).  Kebijakan tax amnesty dapat dilihat degan perspektif yang luas. Pengampunan pajak bukan semata persoalan penerimaan negara, tetapi juga potensi untuk mendorong roda ekonomi. Untuk jangka panjang, perluasan basis data wajib pajak bisa mendukung terwujudnya APBN yang lebih sustainable. Berdasarkan uraian tersebut mendorong penulis untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah berjudul “Optimalisasi Tax Amnesty sebagai Peningkatan Distribuisi Pajak di Indonesia”.
            Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, data dan informasi lain yang terkait menggunakan data sekunder berupa dokumen yang diperoleh (dengan ketentuan) dari data publikasi. Sumber data berasal dari Data Kementrian Keuangan, jurnal dan studi literatur.

METODE
Studi Literatur
            Dalam penulisan ini dilakukan sebuah studi literatur sebagai penegas kerangka konseptual yang dikemabngkan. Menurut Nazir (2003:93) menyebutkan bahwa studi literatur menekuni dan menalaah sebuah literatur tanpa memperdulikan apakah penelitian literatur yang digunakan dilakukan menggunakan data sekunder maupun primer. Studi Literatur diperlukan dalam mendukung sumber data yang dianalisis, sehingga memperoleh uraian yang relevan atas data yang diperoleh. Studi Literatur sebagai bagian dalam pengembangan pemikiran konseptual pemecahan masalah yang diangkat.
HASIL DAN PEMBAHASAN
            Penerimaan pajak yang tinggi bisa meningkatkan kapasitas belanja pemerintah dalam menjalankan program kesejahteraan masyarakat. Tax amnesty merupakan ajakan pemerintah kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Dengan adanya kebijakan pengampunan, maka penerimaan pajak akan jauh lebih baik dan data perpajakan menjadi lebih akurat. Keuntungan yang didapat apabila mengikuti program Tax Amnesty diantaranya (1) penghapusan pajak yang seharusnya terutang, (2) tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan, (3) tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan, (4) penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan, (5) pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan, dan (6) jaminan rahasia data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun.
            Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 A UUD Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.
          Menurut sumber outlook perpajakan 2018, pemerintah menetapkan target penerimaan perpajakan 2018 sebesar Rp 1.618,1 triliun atau tumbuh sebesar 10% jika dibandingkan dengan outlook APBNP 2017, yaitu sebesar Rp 1.472,7 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari penerimaan kepabean dan cukai sebesar Rp 194.1 triliun dan penerimaan pajak sebesar Rp 1.424,0 triliun. Bila ditinjau, realisasi penerimaan perpajakan 2017 adalah Rp 1.339,8 triliun, sedangkan realisasi penerimaan pajak saja mencapai Rp 1.147,5 triliun atau 89,4% dari target APBNP 2017. Penerimaan pajak ini tumbuh 15,5% (tanpa Tax Amnesty dan Revaluasi Aktiva Tetap) karena adanya pertumbuhan yang positif dari seluruh sektor utama, khususnya industri pengolahan dan perdagangan. Bila dengan menghitung penerimaan Tax Amnesty, maka penerimaan pajak tersebut juga mengalami pertumbuhan 3,8%. Angka pertumbuhan ini banyak disumbang oleh segmen pembayar pajak orang pribadi peserta Tax Amnesty dan segmen pembayar PPh Final bagi wajib pajak dengan Penghasilan Bruto tertentu (PPh Final 1%).
            Kesimpulannya Tax amnesty sangat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun disisi lain juga perlunya melakukan strategi sosialisasi secara jelas agar tidak membuat bingung wajib pajak, dengan penafsiran yang berbeda dari petugas satu dengan petugas yang lainnya mengenai penjelasan tax amnesty. Upaya sosialisasi secara berkelanjutan untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai kebijakan perpajakan. Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam menyukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak (Fidiana, 2018).
*Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Referensi
Fidiana dan Istighfarin, Nabila . Tax Amnesty dari Perspektif Masyarakat. Surabaya. 2018. hal  9 Vol 9, No 2, April 2018, 142-156. Diakses pada 27 Oktober 2018 pukul 16.15 WIB

Media Keuangan. Transparansi Informasi Kebijakan Fiscal, Tax Amnesty. Volume XI/NO. 103/April 2016. Kementrian Keuangan Negara. Diakses pada 26 Juni 2018 pukul 15.19 WIB

Nadzir Dalam Fahmi, M. Walidur Dan Bunga Internet Financial Reporting: Ditektor Eskalasi Pembiayaan Modal Umkm Berbasis Stakeholder Value sebagai Implementasi Financial Technology, Prosiding 4th Seminar Nasional Dan Call For Papers Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember, hlm 107
Nico Aditia. Mengoptimalkan Pendapatan Negara. Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Halaman 1. Diakses pada 26 Juni 2018 pukul 15.27 WIB

Ragimun. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia. Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI. Hal 2.  Diakses Pada 15 Desember 2017 Pukul 17.25 WIB

Tax Outlook 2018. Kebijakan, Tinjauan, dan Inovasi Perpajakan Indonesia. Kementrian Keuangan Indonesia.


Sunday, February 17, 2019



Membangun Kesadaran Pajak Melalui Sistem Pembelajaran di Perguruan Tinggi (Interkoneksi antara Perguruan Tinggi, Dosen, dan Mahasiswa)
Oleh: Anna Zakiah Derajat*
Perkembangan dalam suatu negara beriringan dengan perkembangan di berbagai sektor, baik dalam sektor ekonomi, sosial, budaya, IPTEK, hingga pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan dan pemerataan di suatu negara. Dalam hal ini, pembangungan merupakan fungsi esensial suatu negara, di mana negara tersebut harus mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Indonesia sebagai suatu negara besar tentunya mempunyai rencana keuangan tahunan yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun. Sebagian besar penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini didominasi oleh penerimaan perpajakan, setidaknya 67% pos penerimaan negara berasal dari sektor pajak.
            Penerimaan negara dari sektor pajak ini, sangat penting untuk proses pembangunan nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kontribusi penerimaan pajak diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun, untuk lebih memaksimalkan setidaknya pemerintah mengambil keputusan sebagai langkah-langkah kebijakan agar dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Upaya dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan penyempurnaan di berbagai aspek, yakni penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan melakukan langkah operasional. Langkah operasional yang dimaksud adalah ekstensifikasi pajak, yang merupakan upaya mengoptimalisasi wajib pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
            Adanya ekstensifikasi wajib pajak ini merupakan bentuk dari wujud terlaksananya fungsi pajak—budgeter (fungsi anggaran) dari pajak. Dalam fungsi budgeter ini, peningkatan penerimaan pajak dengan mengoptimalkan dan menggali potensi wajib pajak baik dari objek maupun subjek yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Di sisi lain, ada fungsi regulerend yaitu untuk mengatur keadaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan politik sesuai dengan kebijakan pemerintah.
            Dalam melaksanakan langkah operasional ekstensifikasi pajak, perlu juga dilakukan modernisasi perpajakan. Perlu kita ketahui bahwa modernisasi perpajakan merupakan perubahan pada layanan sistem administrasi perpajakan demi meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan mengharapkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Dalam langkah ini dijelaskan pula perihal hak dan kewajiban dari wajib pajak serta petugas pajak; sehingga proses intensifikasi pajak dapat berjalan maksimal dan dapat meningkatkan penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kesempatan untuk menghindari kewajiban, tarif pajak, atau kemungkinan diketahuinya sebuah pelanggaran; tetapi juga dipengaruhi oleh kemauan wajib pajak untuk patuh. Kemauan wajib pajak itu disebut dengan tax morale. Sejak awal diterapkannya perpajakan di dunia, pertanyaan utama yang selalu dicari jawabannya adalah faktor apa yang sebenaranya menyebabkan orang membayar atau tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang mengakui bahwa akan sangat sulit menentukan seberapa taat sebenarnya wajib pajak di suatu negara.
            Dalam hal ini, selain  ketentuan wajib pajak dari pemerintah harus juga ditanamkan pada mahasiswa yang dapat dijadikan sebagai pengawas perpajakan itu sendiri. Peranan mahasiswa begitu penting dikarenakan begitu rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia, maka dari itu sangatlah dibutuhkan korelasi antara perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mendorong pemahaman pajak di kalangan mahasiswa. Pada dasarnya mahasiswa dinilai memiliki peran strategis dalam menggenjot penerimaan pajak di masa depan.
            Peningkatan pemahaman pajak di kalangan mahasiswa dituangkan dalam kesepahaman atau memorandum of understanding (Mou) antara DJP Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenrisetdikti), dimana menteri Keuangan beranggapan bahwa dengan adanya kesepahaman ini mahasiswa memiliki peran strategis karena merupakan calon-calon pekerja. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 4.400 Perguruan Tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, dengan jumlah dosen kurang lebih 250.000 orang, dan mahasiswa kurang lebih 7.000.000 orang. Di sini, mahasiswa adalah potential taxpayers yang kelak menjadi real taxpayers. Sebagai pembayar potensial pajak, mahasiswa haruslah menanamkan pada dirinya akan kesadaran hal ini. Namun, dosen seharusnya turut mengambil peran penting dalam peningkatan kesadaran pajak mahasiswa dan etika pajak yang baik.
            Dari berbagai permasalahan di atas, penulis menawarkan beberapa solusi. Pertama, dengan mengadakan literasi kesadaran pajak bagi dosen dan mahasiswa melalui MKWU dan CP lainnya. Penerapan dan pengutamaan edukasi kesadaran pajak pada pendidikan tinggi dengan landasan hukum yang telah ditentukan yaitu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Nota Kesepahaman Menteri Keuangan dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor MoU-4F/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016, tentang Peningkatan Kerja sama Perpajakan, perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor KEP-48/PJ/2016 dan Nomor 001/B1/PKS/2016 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak melalui Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum.
            Kedua, selain adanya literasi kesadaran pajak bagi dosen dan mahasiswa; perlu juga diadakan penanaman kesadaran pajak melalui kegiatan kemahasiswaan, perluasan implementasi di beberapa Perguruan Tinggi. Ketiga, implementasi di semua Perguruan Tinggi Indonesia. Dalam pengimplementasian ini mahasiswa dapat memanfaatkan pengembangan microsite edukasi.pajak.go.id sebagai salah satu kanal yang menyediakan informasi dan referensi pembelajaran kesadaran pajak untuk semua jenjang pendidikan khususnya mahasiswa. Kemudian dapat juga dilakukan pelatihan materi kesadaran pajak pada masyarakat saat melakukan Kuliah Kerja Nyata atau memang dengan sengaja mengadakan sosialisasi tentang pajak untuk masyarakat umum. Karena sejauh ini, masih banyak masyarakat awam yang belum mengerti bagaimana persoalan wajib pajak itu sendiri. Untuk itulah peranan mahasiswa sangat dibutuhkan selain sebagai calon pekerja dan pembayar wajib pajak tetapi juga sebagai perantara untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak di masyarakat.
            Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari bimbingan Perguruan Tinggi dan dosen dengan adanya pemaksimalan yang diberikan dari Perguruan Tinggi melalui sistem pembelajaran yang disepakati dosen dan mahasiswa terkait mata kuliah terintegrasi tentang kesadaran pajak sebagai wujud bela negara. Strategi yang harus dibangun dosen ketika menyampaikannya kepada mahasiswa yaitu penguatan metode pembelajaran sehingga mendorong pola pikir komprehensif pada mahasiswanya. Dengan adanya hal itu, memudahkan mahasiswa untuk terjun langsung membantu masyarakat dalam memahami wajib pajak yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pola sistematis perubahan perilaku masyarakat agar sadar dan taat pajak adalah salah satu goal yang harus dicapai.

*Mahasiswa BSA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Referensi:
Brotodiharjo, R.S. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT. Refika Aditama, 1998.
Kusuma, Subiyakto Indra. Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan. Surabaya: Usaha Nasional, 1998.
Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: ANDI, 2008.
Muljono, Djoko. Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.


Copyright © PUSAT STUDI DAN KONSULTASI HUKUM | Powered by Blogger
Design by Viva Themes