Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pelatihan Sidang Semu
Pengikutsertaan Lomba
Pelantikan Pengurus
Kunjungan Jurnalistik
Launching Jurnal

Sunday, February 17, 2019



Membangun Kesadaran Pajak Melalui Sistem Pembelajaran di Perguruan Tinggi (Interkoneksi antara Perguruan Tinggi, Dosen, dan Mahasiswa)
Oleh: Anna Zakiah Derajat*
Perkembangan dalam suatu negara beriringan dengan perkembangan di berbagai sektor, baik dalam sektor ekonomi, sosial, budaya, IPTEK, hingga pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan dan pemerataan di suatu negara. Dalam hal ini, pembangungan merupakan fungsi esensial suatu negara, di mana negara tersebut harus mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Indonesia sebagai suatu negara besar tentunya mempunyai rencana keuangan tahunan yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun. Sebagian besar penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini didominasi oleh penerimaan perpajakan, setidaknya 67% pos penerimaan negara berasal dari sektor pajak.
            Penerimaan negara dari sektor pajak ini, sangat penting untuk proses pembangunan nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kontribusi penerimaan pajak diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun, untuk lebih memaksimalkan setidaknya pemerintah mengambil keputusan sebagai langkah-langkah kebijakan agar dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Upaya dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan penyempurnaan di berbagai aspek, yakni penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan melakukan langkah operasional. Langkah operasional yang dimaksud adalah ekstensifikasi pajak, yang merupakan upaya mengoptimalisasi wajib pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
            Adanya ekstensifikasi wajib pajak ini merupakan bentuk dari wujud terlaksananya fungsi pajak—budgeter (fungsi anggaran) dari pajak. Dalam fungsi budgeter ini, peningkatan penerimaan pajak dengan mengoptimalkan dan menggali potensi wajib pajak baik dari objek maupun subjek yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Di sisi lain, ada fungsi regulerend yaitu untuk mengatur keadaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan politik sesuai dengan kebijakan pemerintah.
            Dalam melaksanakan langkah operasional ekstensifikasi pajak, perlu juga dilakukan modernisasi perpajakan. Perlu kita ketahui bahwa modernisasi perpajakan merupakan perubahan pada layanan sistem administrasi perpajakan demi meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan mengharapkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Dalam langkah ini dijelaskan pula perihal hak dan kewajiban dari wajib pajak serta petugas pajak; sehingga proses intensifikasi pajak dapat berjalan maksimal dan dapat meningkatkan penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kesempatan untuk menghindari kewajiban, tarif pajak, atau kemungkinan diketahuinya sebuah pelanggaran; tetapi juga dipengaruhi oleh kemauan wajib pajak untuk patuh. Kemauan wajib pajak itu disebut dengan tax morale. Sejak awal diterapkannya perpajakan di dunia, pertanyaan utama yang selalu dicari jawabannya adalah faktor apa yang sebenaranya menyebabkan orang membayar atau tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang mengakui bahwa akan sangat sulit menentukan seberapa taat sebenarnya wajib pajak di suatu negara.
            Dalam hal ini, selain  ketentuan wajib pajak dari pemerintah harus juga ditanamkan pada mahasiswa yang dapat dijadikan sebagai pengawas perpajakan itu sendiri. Peranan mahasiswa begitu penting dikarenakan begitu rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia, maka dari itu sangatlah dibutuhkan korelasi antara perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mendorong pemahaman pajak di kalangan mahasiswa. Pada dasarnya mahasiswa dinilai memiliki peran strategis dalam menggenjot penerimaan pajak di masa depan.
            Peningkatan pemahaman pajak di kalangan mahasiswa dituangkan dalam kesepahaman atau memorandum of understanding (Mou) antara DJP Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenrisetdikti), dimana menteri Keuangan beranggapan bahwa dengan adanya kesepahaman ini mahasiswa memiliki peran strategis karena merupakan calon-calon pekerja. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 4.400 Perguruan Tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, dengan jumlah dosen kurang lebih 250.000 orang, dan mahasiswa kurang lebih 7.000.000 orang. Di sini, mahasiswa adalah potential taxpayers yang kelak menjadi real taxpayers. Sebagai pembayar potensial pajak, mahasiswa haruslah menanamkan pada dirinya akan kesadaran hal ini. Namun, dosen seharusnya turut mengambil peran penting dalam peningkatan kesadaran pajak mahasiswa dan etika pajak yang baik.
            Dari berbagai permasalahan di atas, penulis menawarkan beberapa solusi. Pertama, dengan mengadakan literasi kesadaran pajak bagi dosen dan mahasiswa melalui MKWU dan CP lainnya. Penerapan dan pengutamaan edukasi kesadaran pajak pada pendidikan tinggi dengan landasan hukum yang telah ditentukan yaitu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Nota Kesepahaman Menteri Keuangan dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor MoU-4F/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016, tentang Peningkatan Kerja sama Perpajakan, perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor KEP-48/PJ/2016 dan Nomor 001/B1/PKS/2016 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak melalui Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum.
            Kedua, selain adanya literasi kesadaran pajak bagi dosen dan mahasiswa; perlu juga diadakan penanaman kesadaran pajak melalui kegiatan kemahasiswaan, perluasan implementasi di beberapa Perguruan Tinggi. Ketiga, implementasi di semua Perguruan Tinggi Indonesia. Dalam pengimplementasian ini mahasiswa dapat memanfaatkan pengembangan microsite edukasi.pajak.go.id sebagai salah satu kanal yang menyediakan informasi dan referensi pembelajaran kesadaran pajak untuk semua jenjang pendidikan khususnya mahasiswa. Kemudian dapat juga dilakukan pelatihan materi kesadaran pajak pada masyarakat saat melakukan Kuliah Kerja Nyata atau memang dengan sengaja mengadakan sosialisasi tentang pajak untuk masyarakat umum. Karena sejauh ini, masih banyak masyarakat awam yang belum mengerti bagaimana persoalan wajib pajak itu sendiri. Untuk itulah peranan mahasiswa sangat dibutuhkan selain sebagai calon pekerja dan pembayar wajib pajak tetapi juga sebagai perantara untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak di masyarakat.
            Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari bimbingan Perguruan Tinggi dan dosen dengan adanya pemaksimalan yang diberikan dari Perguruan Tinggi melalui sistem pembelajaran yang disepakati dosen dan mahasiswa terkait mata kuliah terintegrasi tentang kesadaran pajak sebagai wujud bela negara. Strategi yang harus dibangun dosen ketika menyampaikannya kepada mahasiswa yaitu penguatan metode pembelajaran sehingga mendorong pola pikir komprehensif pada mahasiswanya. Dengan adanya hal itu, memudahkan mahasiswa untuk terjun langsung membantu masyarakat dalam memahami wajib pajak yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pola sistematis perubahan perilaku masyarakat agar sadar dan taat pajak adalah salah satu goal yang harus dicapai.

*Mahasiswa BSA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Referensi:
Brotodiharjo, R.S. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT. Refika Aditama, 1998.
Kusuma, Subiyakto Indra. Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan. Surabaya: Usaha Nasional, 1998.
Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: ANDI, 2008.
Muljono, Djoko. Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.


Friday, February 8, 2019



PENTINGNYA TRANSPARANSI SISTEM PERPAJAKAN DALAM MEMBANGUN MENTAL PATUH PARA WAJIB PAJAK
Oleh: Ali Pradana Putra*
Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang banyak menguntungkan Indonesia salah satunya adalah dalam hal pemasukan pendapatan negara khususnya  pajak.  Menurut Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan jumlah wajib pajak yang tercatat sampai tahun 2018 adalah 38.651.881 jiwa dengan jumlah penerima SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) mencapai 17.653.963 jiwa. Wajib pajak sendiri dapat diartikan yakni setiap individu yang terlibat dalam aktivitas perpajakan seperti pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemotong pajak yang memiliki hak maupun kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang (UU).
 Pajak digunakan pemerintah sebagai solusi menangani permasalahan ekonomi yang ada, dikarenakan pajak merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan negara Republik Indonesia. Sepanjang bulan Januari sampai dengan April pajak berhasil menyumbang pemasukan negara sebesar Rp. 416,9.- triliun dari total pemasukan negara yang berjumlah Rp. 833.4 triliun. Jadi jika dihitung, pajak merupakan penyumbang setengah dari pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak, bukan pajak dan hibah. Pajak yang sebagai penyumbang terbesar pendapatan negara sangat berpengaruh terhadap pembangunan di negara ini, hal inilah yang mengharuskan pemerintah untuk menemukan solusi dan cara agar penerimaan pajak bisa meningkat dari tahun ke tahun dan meningkatkan kepatuhan para pembayar wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menangani krisis ekonomi yang telah terjadi, yang paling dikenal masyarakat tentang kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk menangani defisit ekonomi yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Jokowi adalah pengampunan pajak atau biasa yang disebut tax amnesty. Dengan diberlakukannya pengampunan pajak, para wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak dibebaskan dari denda dan bunga. Dari realisasi kebijakan pengampunan pajak, pemerintah dapat menerima pemasukan  dari sektor pajak sebesar Rp. 4.855 triliun. Dari keberhasilan pemerintah atas program pengampunan pajak, Kementrian Keuangan diberi penghargaan International Public Relations Association (IPRA) pada tahun 2018 ini. Prestasi yang cukup hebat bukan? Namun apalah arti dari keberhasilan tersebut jika pemerintah tidak mampu mengelola uang dari hasil pajak yang telah dikumpulkan dan tidak memperhatikan hak-hak para wajib pajak. Padahal pajak  dikelola hanya demi kepentingan negara terutama kepentingan rakyat.
Pemerintah mempunyai banyak inisiatif dalam menarik hati agar para wajib pajak patuh dan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang telah jatuh tempo. Namun pemerintah dinilai kurang dalam memenuhi hak para wajib pajak terutama dalam hal transparansi pemanfaatan hasil pajak. Kurangnya transparansi yang dilakukan pemerintah menjadi ladang para koruptor untuk melakukan penyelewengan dana hasil pajak. Kejadian yang begitu menyayat hati para wajib pajak adalah korupsi yang dilakukan oleh para pegawai kantor perpajakan seperti Gayus Tambunan dan Eko Darmayanto, yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan melakukan penyelewengan dana pajak. Hasil pajak yang harus digunakan untuk kemakmuran rakyat, pada kenyataannya kurang berdampak pada masyarakat luas. Jika kita lihat banyaknya jalan yang berlubang pada perlintasan jalan yang sehari-hari kita lalui menandakan bahwa pajak yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur gagal dalam mencapai tujuan penggunaan pajak itu sendiri. Kurangnya kepercayaan masyarakat terutama para wajib pajak kepada pemerintah yang mengelola uang dari hasil pajak tentunya sangat berdampak pada kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak yang telah jatuh tempo.
Hal inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk menjadikan  transparansi pajak menjadi sebuah solusi untuk mengatasi kuranggnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam pengelolaan hasil pajak. Walaupun penerimaan pajak dari tahun 2016 – 2017 mengalami kenaikan, data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak, bahwa pada tahun 2017 penerimaan pajak mencapai Rp. 1.151 triliun, hasil ini meningkat sebesar Rp. 151 triliun dibanding tahun 2016. Jika pemerintah mampu menarik hati serta mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan transparansi pajak, saya yakin penerimaan pajak pastinya akan meningkat cukup pesat, hal ini dikarenakan pemerintah telah memenuhi hak-hak para wajib pajak untuk mengetahui pajak yang mereka bayarkan dalam hal membantu negara ini dalam memakmurkan rakyat Indonesia terutama para wajib pajak.
Demi menjaga perekonomian dan pembangunan yang berkelanjutan, saya memberi saran terhadap pemerintah supaya dalam melakukan pengolahan pajak selalu mengedepankan prinsip Good Goverment dimana masyarakat selaku pemegang kedaulatan tertinggi diberi wewenang seluas-luasnya untuk melakukan pengawasan dalam pendistribusian hasil pajak, pemerintah  juga harus transparan dengan hasil pajak yang telah diterima, digunakan serta disalurkan untuk apa saja. Akan tetapi hal itu juga akan sia-sia untuk menarik hati dan membangun mental para wajib pajak supaya patuh untuk membayarkan pajak yang telah jatuh tempo, apabila pegawai yang mengelola uang pajak mereka tidak berkompeten dan profesional. Maka untuk membangun negeri ini tidak cukup jika dilakukan oleh pemerintah saja, namun diperlukan kerjasama dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat Indonesia, karena jerih payah yang dilakukan oleh kita dan dari kita maka hasilnya pun untuk kita sendiri.
*Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Referensi:
Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Yunita Eriyanti Pakpahan, “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” JOM. FEKON Vol. 2 No. 1 Februari 2015 hlm. 2
Hestu Yoga Saksama,” Kepatuhan Meningkat, Pertumbuhan SPT Tumbuh Doble Digit”, diakses dari http://www.pajak.go.id/kepatuhan-meningkat-penyampaian-spt-tumbuh-double-digit pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 20.49

Andri Donnal Putra, "Pendapatan Negara Semester I 2018 Mencapai Rp 833,4 Triliun" diakses dari https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/17/204331926/pendapatan-negara-semester-i-2018-mencapai-rp-8334-triliun tanggal 27 Oktober 2018 pukul 21.52


Wednesday, January 16, 2019


DILEMA PEMOSISIAN PAJAK DAN ZAKAT
Oleh: Nur Indah*
            Terminologi zakat memang sudah tidak asing lagi terutama bagi kalangan umat Islam yang ada di setiap penjuru dunia. Singkatnya, “Zakat” secara istilah adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur’an atau boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Beralih pada pajak, pajak menurut undang-undang adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Jika melihat definisi dari keduanya dapat kita ketahui bahwa zakat dan pajak adalah dana yang sama-sama diperoleh dari rakyat dan fungsinya pun juga hampir sama, hanya saja pajak lebih berfokus kepada urusan negara dan zakat semata-mata hanya untuk masyarakat yang membutuhkan saja sesuai dengan ketentuan syara’. Ada beberapa hal yang harus diketahui di sini, bahwasanya pajak berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi namun mengandung unsur politik, sementara, zakat pun juga berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi namun sangat minim jika di dalam zakat mengandung unsur politik. Hal ini dikarenakan pajak berlaku bagi seluruh warga negara meskipun orang tersebut merupakan seorang warga negara asing yang berdomisi di Indonesia dan dana tersebut akan dikelola oleh negara dan sangat mungkin untuk dikorupsi oleh para pejabatnya, sedangkan zakat hanya bagi mereka yang beragama Islam sedangkan non muslim tidak dikenai zakat. Kedua anggaran pendapatan negara ini dapat disebut begitu karena semuanya diatur oleh pemerintah yang sama-sama memiliki kepastian hukum di mana apabila keduanya tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuannya masing-masing maka hal tersebut akan berakibat fatal, terlebih lagi aturan tersebut pun bersifat mengikat. Jika pajak harus dipungut saat waktunya wajib pajak, begitu pula dengan zakat yang harus dibayarkan jika sudah waktunya untuk membayar zakat.
Dari uraian di atas timbul pertanyaan apakah pengelolaan dan pendistribusian zakat ini tidak mungkin untuk disamakan dengan pajak sehingga pemerintah hanya menggunakan salah satu dari dua ini untuk pendapatan yang mampu membantu perekonomian negara yang di dalamnya terdapat masyarakat yang membutuhkan? Dari beberapa sumber di internet, juga dari pelbagai literatur yang berkaitan dengan hal ini, ada kemungkinan zakat bisa menggantikan posisi pajak. Hal ini dikarenakan selama beberapa tahun ini pendapatan dana zakat oleh BAZNAS sangatlah pesat melebihi jumlah yang ditargetkan dan ini akan sangat membantu masyarakat serta sangat dimungkinkan dapat membantu pembangunan dalam segi infrastruktur atau yang lainnya sebagai sarana penunjang di negeri tercinta kita ini. Hanya saja zakat memiliki kelemahan di mana zakat hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Jika dipelajari lebih dalam lagi zakat memang sangat banyak membantu perekonomian, namun, kembali lagi terhadap posisi negara kita yang tidak mungkin menghilangkan pajak hanya karena ada pendapatan lain seperti zakat, walau bagaimanapun pajak adalah pendapatan yang juga telah banyak membantu negara. Kelebihannya pajak berlaku bagi semua warga negara tidak terkecuali termasuk warga negara asing yang berdomisili di Indonesia berdasarkan asas perpajakan yakni asas domisili. Dari sini kita dapat melihat begitu pentingnya zakat dan pajak jika dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum masing-masing, jadi biarkan hal tersebut berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya masing-masing.
*Anggota PSKH Korp Laskar Pemuda (Lasda)
Referensi:  
Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, 1001 Masalah dan Solusinya, Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003.

Monday, January 7, 2019

Stop Sexual Abuse pada Anak Sejak Dini
Oleh: Mutiah*

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Butir 5 tentang Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila ada kepentingan tertentu. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena di bawah umur. Tetapi dalam hal ini hak anak belum sepenuhnya bisa terlindungi oleh masyarakat karena banyaknya seseorang ataupun sekelompok orang yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia.
Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi terhadap anak di negara Indonesia adalah pencabulan. Menurut R. Soesilo berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian pencabulan ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. Semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba-raba anggota kemaluan, dan lain sebagainya. Kemudian pada umumnya yang menjadi korban pencabulan ini adalah anak-anak. Seperti kasus pada seorang pedagang roti keliling yang melakukan pencabulan terhadap 6 murid SD di kawasan Tarandam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Pelaku diamankan pihak sekolah pada Kamis kemarin. Kasusnya masih dalam proses. Diduga dari 6 korban pencabulan, empat di antaranya perempuan dan sisanya adalah laki-laki,” kata Yulmar kepada tribunpadang.com, Jumat (28/9/2018). Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut, sudah dicatat dalam laporan polisi LP/2081/K/IX/2018/SPKT unit II, tertanggal 27 September 2018.
Sikap pelaku tersebut sangat melanggar kesusilaan terhadap anak, apalagi kasus tersebut terjadi pada anak di bawah umur. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pencabulan di antaranya: Pertama adalah faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi. Dikarenakan rendahnya pendidikan maka akan menyebabkan seseorang juga memiliki kekurangan dalam hal wawasan pemahaman, sehingga dalam melakukan tindak pidana pencabulan tidak mengetahui dampak dari perbuatannya. Kedua yaitu faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor tersebut dapat dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh anak-anak dan mereka banyak yang menggunakan pakaian minim, sehingga hal tersebut memancing pelaku untuk melakukan pencabulan. Ketiga ialah minuman keras (alkohol). Orang yang di bawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Terakhir yang keempat adalah faktor teknologi. Menurut Warjan Tarigan, perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan.
Sanksi mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ketentuan tersebut  terdapat dalam Pasal 81 yaitu sebagai berikut:
(1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud Pasal (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
(3) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, penghasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
Nagara Indonesia mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan pencabulan ini dalam Pasal 289 KUHP: “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”
Anak merupakan anugerah yang Allah SWT titipkan kepada orang tua, dimana orang tua mempunyai kewajiban untuk membimbing, menjaga, serta melindunginya. Ketika seorang anak berada di rumah, maka orang tualah yang mempunyai kewajiban menjaga anak-anaknya, tetapi ketika anak berada di sekolah di situlah peran orang tua berpindah tangan kepada guru. Guru di sini berperan sebagai orang tua di sekolah. Karena itu peran orang tua di rumah dan guru di sekolah sangatlah penting untuk mendidik anak agar tidak terpengaruh dengan pergaulan yang negatif di lingkungan sekitarnya. Perbuatan pencabulan terhadap anak maupun yang sejenisnya sangatlah berbahaya karena akan menimbulkan efek yang sangat mengerikan, seperti beban mental yang diderita oleh korban sehingga menyebabkan adanya trauma berkepanjangan yang dirasakan oleh korban. Maka dari itu, perlindungan sejak dini terhadap anak harus selalu dilakukan oleh para orang tua maupun guru sebagai orang yang paling dekat dengan anak.



*Anggota PSKH Korp Lasda

Referensi :
Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1981.

Putri, PD. 2018. Tinjauan Kronologis Tindak Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
                                                               

Tuesday, January 1, 2019

Call for Paper Jurnal Restorasi Hukum Vol. 4 No. 1



CALL FOR PAPER
JURNAL RESTORASI HUKUM VOL. 4, NO. 1

"Restorasi Hukum" adalah jurnal ilmiah yang  diterbitkan oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memuat beragam tulisan ilmiah mengenai kajian Syariah (Hukum Islam) dan Hukum Positif. Redaksi mengundang akademisi, praktisi, maupun peneliti di bidang Syariah dan Hukum untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya untuk dimuat dalam Jurnal Restorasi Hukum Vol. 4, No. 1.
Copyright © PUSAT STUDI DAN KONSULTASI HUKUM | Powered by Blogger
Design by Viva Themes