Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sunday, May 21, 2017

Membumikan Hukum Pidana Islam: “Dari Gagasan Idealitas menuju Implementasi Realitas”

Oleh: Tifana Ilahi Nuris*
Perbandingan Mazhab ‘15
Secara garis besar, Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sejak masuknya Islam ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi, pemberlakuan sebagian hukum Islam sudah di praktikkan oleh seluruh kerajaan Islam masa itu. Salah satu buktinya ialah adanya peradilan agama dalam Papakeum (kitab) Cirebon. Bidang hukum Islam yang berlaku pada saat itu adalah perkawinan, perwakafan, kewarisan, infak dan sedekah. Hukum dapat dikatakan hidup apabila ditinjau dari dua segi, yaitu sosiologis dan yuridis. Secara sosiologis, hukum islam dapat dikatakan telah berlaku di Indonesia, sebab sebagian hukum islam telah hidup dan berkembang di masyarakat sejak zaman kerajaan Islam kemudian berlaku pada masa penjajahan colonial belanda hingga zaman kemerdekaan. Secara yuridis, sebagian hukum islam telah dilaksanakan. Akan tetapi, perlu diketahui penerapan prinsipnya berangsur-angsur dalam pengundangan hukum Islam di Indonesia.
Semenjak penjajah masuk hingga “mencekik” dan menundukkan pribumi dengan segala “kediktatoran”nya, mereka mulai meredupkan cahaya Islam secara perlahan-lahan dengan cara dimunculkan berbagai teori eksistensi keberlakuan hukum islam di Indonesia. Teori yang paling menyesatkan adalah teori Receptie yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronye (1857-1936). Teori ini mengatakan bahwa, “Bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku jika norma hukum Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat”. Teori ini berpangkal pada Snouck yang berkeinginan bahwa orang-orang pribumi jangan sampai kuat dalam memegang ajaran Islam. Apabila mereka kuat, mungkin sangat sulit untuk dipengaruhi oleh peradaban Barat. Dalam temuan Afdol dan Ichtijanto, upaya real yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dalam menghambat pelaksanaan hukum Islam salah satunya ialah “Tidak memasukan masalah Hudud dan qishash dalam bidang hukum pidana. Hukum pidana diberlakukan dan diambil dari Wetboek van Strafrect Nederland sejak januari 1919 (Staatsblad, 1915 No. 732). Sampai saat ini, di negara Republik Indonesia berlaku berbagai sistem hukum, diantaranya ialah: Sistem hukum adat, hukum Islam, serta hukum barat (baik berupa Civil Law maupun Common Law atau hukum Anglo Saxon).  
Dari uraian diatas, setelah adanya penjajahan oleh Belanda system hukum nasional pun di pengaruhi oleh apa yang di anut oleh mereka, seperti halnya hukum pidana yang mulai diberlakukan sejak tahun 1919. Untuk itu, disini penulis ingin memaparkan sebuah system hukum yang bersumber dari ajaran Islam yakni Hukum Pidana Islam dan mencoba membumikannya dengan hukum yang berlaku saat ini baik dengan cara disandingkan dengannya atau bahkan melalui cara pembaharuan suatu system hukum yang telah ada.
Mendengar kata Hukum Pidana Islam, hal pertama yang paling tertanam di dalam mind set sebagian masyarakat kita adalah suatu system hukum yang mengabaikan aspek kemanusiaan. Masyarakat kita hanya melihatnya sebatas kulitnya saja, yang mereka tau hanyalah bagian kejamnya saja dan menafikan bagian lainya. Padahal ada bagian-bagian tertentu yang tidak dilihat, semisal dalam perkara kasus pencurian dengan hukuman had atau potong tangan. Sebagian masyarakat kita hanya melihat sisi akibat hukuman dari pencurian itu tetapi tidak melihat dari sisi sebab diberlakukannya hukuman potong tangan tersebut, dan sebab inilah yang mestinya di cermati oleh masyarakat kita, karena sejatinya hukuman potong tangan tidak semata-mata diberlakukan tanpa pertimbangan hukum, perlu ada syarat-syarat tertentu yang mengakibatkan diberlakukannya hukuman tersebut. Oleh karena itu, kita perlu tau apa yang di maksud dengan Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam ialah hukum yang mengenai tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan manusia atas manusia lainnya ataupun  atas benda yang merupakan harta benda hak orang lain, pengaturannya bersumber pada ajaran islam baik Al-Qur’an atau Hadist.
Dari penjelasan sinngkat mengenai Hukum Pidana Islam, penulis ingin berupaya bagaimana hukum pidana Islam dapat berbaur dan menjadi panutan bagi umat muslim di Indonesia. Ada beberapa alasan yang menjadikan penulis setuju untuk diadakannya hukum pidana Islam. Pertama,hal yang paling mendasar ialah jumlah umat Islam yang mencapai angka 80%. Atas dasar itu, dengan diberlakukannya hukum pidana Islam, hal itu menjadi sebuah bentuk pengamalan ajaran islam secara menyeluruh dan itu dilindungi serta dijamin oleh konstitusi, berikut landasan konstitusinya:
1.        Pasal 28E ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
2.        Pasal 29 UUD 1945:
(1)   Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa.
(2)   Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
3.        Pasal 22 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM):
(1)   Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
(2)   Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
            Kedua, timbulnya keresahan disebagian besar kelompok masyarakat tentang adanya ketidak adilan sehingga mulai melirik system hukum ini karena masyarakat sudah mulai cerdas dalam menanggapi persoalan hukum di Indonesia. Ketiga, hukum pidana Islam merupakan konsep hukum yang menitik beratkan pada prinsip keadilan serta kemashlahatan. Dan yang terakhir ialah karena produk hukum pidana yang saat ini diterapkan merupakan produk lama yang sudah mulai using dan perlu adanya pembaharuan serta perlu adanya revisi.
Namun, ada beberapa hal yang mesti kita pahami bahwa sangat sulit untuk menerapkannya baik secara menyeluruh ataupun sebagian, butuh perhatian serta antusias lebih dari pihak pemerintah maupun masyarakat yang notabene beragama Islam. Banyak sekali tantangan serta hambatan yang pasti akan ditemui jika system hukum ini akan diberlakukan. Pertama, secara konstitusional negara Republik Indonesia tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, artinya segala peraturan yang ada tidak berlandaskan ajaran islam secara menyeluruh dan itu menjadi hambatan terberat bagi kelompok yang menyetujui pemberlakuan hukum pidana Islam. Kedua, Pendidikan agama Islam yang di persempit beserta jam terbangnya (khusus sekolah umum). Ketiga,  tumbuhnya Islamophobia dan Sekulerisme serta juga isme-isme lainnya di lingkungan masyarakat kita (sebagian). Akibat jangka pendek serta jangka panjangnyanya ialah minimnya ahli pidana islam di Indonesia, minimnya pengetahuan masyarakat tentang konsep fikih jinayah secara menyeluruh dan utuh, mind set masyarakat cenderung negative hingga berakibat timbulnya sikap apatis di sebagian kalangan masyarakat.
Dari apa yang telah dijelaskan di atas mengenai alasan serta hambatan dalam pembumian hukum pidana islam ke ranah hukum nasional, penulis ingin mengemukakaan beberapa solusi yang sekiranya dapat membantu merubah serta meminimalisir kerancuan mind set masyarakat, berikut solusinya: Pertama, umat harus memberi jaminan konseptual bahwa implementasi hudud dan qishash tidak melanggar hak kemanusiaan. Kedua, merubah system pendidikan yang selama ini seolah-olah cenderung mengesampingkan pelajaran agama. Ketiga, perlu diadakannya sosialisasi tentang konsep fikih jinayah dikalangan masyarakat secara berkala sebagai suatu upaya untuk membangun paradigm baru tentang system hukum ini. Keempat, penyerapan hukum pidana Islam ke dalam hukum yang berlaku saat ini. Kelima, pasal-pasal dalam hukum pidana Islam hanya berupa pasal diferensiasi, artinya hanya berlaku bagi umat Islam saja.
Demikianlah yang sekiranya dapat penulis sampaikan tentang bagaimana upaya untuk pembumian hukum pidana Islam ke dalam ranah hukum yang berlaku saat ini. Untuk mewujudkan serta merealisasikan hal tersebut secara utuh dan menyeluruh memang sangat sulit apabila hanya segelintir kelompok saja yang menggaungkan hal ini, perlu menjadi perhatian yang serius serta upaya khusus baik dari pihak pemerintah dan juga maysarakat dalam menjamin hadirnya serta membuminya hukum pidana Islam di tengah masyarakat kita yang kemudian menjadi pedoman hukum nasional apabila di apresiasikan oleh setiap umat beragama yang ada di Indonesia.
Sekian.
Wallahu A’lam Bii Ash-Shawab….



Yogyakarta, 10 April 2017  pkl 00.03
*Essay Terbaik PAB DIKLATSARKUM PSKH 2017 kategori semester IV

2 comments:

Copyright © PUSAT STUDI DAN KONSULTASI HUKUM | Powered by Blogger
Design by Viva Themes