Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Wednesday, September 20, 2017

Menelisik Dinamika LGBT, Bentuk Kebebasan atau Penyimpangan?

Menelisik Dinamika LGBT, Bentuk Kebebasan atau Penyimpangan?
Oleh: Hanif M Ibrahim
                 Pada acara Indonesian Lawyer Club, Fahima Idris, anggota DPD-RI dari jakarta mengingatkan kepada bangsa Indonesia agar tidak meremehkan gerakan legalisasi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender). Bendera Pelangi merupakan simbol kaum LGBT, seorang Gay bernama Harvey Milk meminta seorang seniman asal San Francisco, Gilbert Baker, membuat bendera sebagai dukungan hak-hak gay dalam parade kota. Warna pelangi dipilih karena mendeskripsikan magis alam dan keindahan. (Arifki, Haluan, 2016). Asal mula praktek hubungan sesama jenis di zaman postmodern tidak lepas dari gerakan femenisme radikal dan libetarian radikal di barat. “Setelah lebih dari 20 Negara yang meresmikan perkawinan sesama jenis, Amerika Serikat juga selaku Negara Adikuasa melakukan peresmian perkawinan sesama jenis pada 26 Juni 2015” Ujar Dr. Aadian Husaini, Ketua Program Doktor Pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun.
                 Pada telaah historis, sampai tahun 1972 homoseksual masih dianggap sebagai gangguan jiwa dalam buku panduan The Diagnostic and Statistcal Manual of Mental Disorders. Namun hasil penelitian biolog Alfred Kinsey mengkonfirmasi bahwa homosexual hanya terjadi pada manusia, dan hampir tidak ada pada hewan. Karena itu pada tahun 1972 juga dihapuskan homesexual dalam buku panduan gangguan jiwa. (Sarlito Wirawan S, Sindo, 2016). Tahun 2003, terpilihnya Gene Robinson seorang pastur homo yang selama 13 tahun kawin dengan Mark Andrew, yang hidup bepasangan sebagai suami-istri(suami) sebagai uskup Gereja Angklingan di New Hampshire, Amerika Serikat. Peristiwa ini menjadi sejarah terbesar pelaku LGBT  menempati kedudukan tertinggi di Gereja setelah 2000 tahun sejarah kristen. (Adian Husaini, 2016).
                 Lumbung penyuaraan LGBT selanjutnya adanya Tokoh berpengaruh yakni pernikahan Perdana Menteri Luxemburg Xavier Bettel dengan Gauthier Destenay pada Mei 2015 yang diatayangkan sebagaimana pernikahan Pangeran  William dan kate. (CNN Indonesia, Mei 2015). Mungkin hal ini yang mempengaruhi kekuatan politik Amerika Serikat, 26 Juni 2015 agar Supreme Court AS memutuskan bahwa konstitusinya menjamin pernikahan sesama jenis, disusul dengan disahkannya Undang-Undang tentang LGBT yang sempat dipertentangkan oleh Mahkamah Agung AS yang dipimpin oleh Hakim Anthony Kennedy. Pada 4 Juli 2015 bertepatan dengan perayaan hari kemerdekaan amerika merupakan kemenangan kaum LGBT di Amerika.
                 Di Indonesia, berkaca dari fakta sosiologis, berita LGBT dikejutkan dengan adanya pemberitaan pernikahan dua wanita lesbian yang digelar di Pub daerah Blok M Jakarta Selatan pada 19 April 1981 dengan dihadiri 120 Undangan (Arifki, Haluan, 2016). Tentu hal ini menjadi sorotan dan cacian bagi perkawinan itu. Guru besar UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Musdah Mulia, yang juga peraih nobel International Women of Courage dari Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice di Wahington Pada 8 Maret 2007 mejadi sentral kontrovesi Perguruan tingginya karena baginya LGBT itu boleh. Dia menyepakati tentang LGBT bukan persoalan kita menolak ini di tengah masyarakat. Tetapi, LGBT tidak bertentangan dengan demokrasi dan HAM sehingga sesuatu itu diukur karena ketakwaannya, bukan seksualnya. Yang jelas tafsir yang digunakan guru besar ini Moderat-Progresif (Thisgender.com) Tidak berakhir degan itu, pasca legalisasi LGBT di Amerika ada beberapa tokoh artis yang juga diisukan Pro-LGBT lewat ungkapannya secara tertulis seperti Anggun, Shrina Munaf, Lola Amaria, dan Aming yang juga ikut turut ke jalan dalam perayaannya di Amerika. (www.terselubung.in) Jelasnya, masyarakat Indonesia harus bersiap dan selektif ketika idolanya juga menyepakati akan pro-LGBT sebelum subkultur terbentuk menekuk persepsi bahwa kebebasan adalah hak yang paling mutlak.
                 Pada konteks Yuridis, Indonesia mengakui adanya HAM. Dalam UUD 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, terdapat pasal-pasal yang membuat kaum LGBT percaya diri seperti Pasal 28A yang berbunyi, “Ssetiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Disokong dengan pasal lainnya, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (2), 28D ayat (1), 28E ayat (2) dan (3), 28H ayat (2), 28I ayat (2,)(4), dan (5), 28J ayat (1). Tapi secara komprehensif makna kebebasan yang dilegalisasi dalam pasal-pasal tadi, bukanlah kebebasan tanpa batas, tapi kebebasan yang juga terbatas sebagaimana kebebasan adamiah.
                  Pasal 28J ayat (1) mengunci kebebasan dengan muatan subtansi: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasayrakat, berbangsa dan bernegara.” Ayat (2) memberi proteksi lebih matang: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertibn umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Selain itu, Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah menurut Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
                 Dalam perspektif Islam, ta’wil hikayah penentang Nabi Luth A.S yaitu kaum sodom, diazab dengan diputarbalikan negerinya sudah menjadi peringatan keras kaum penyuka sesama jenis. Sekarang mulai bermunculan kembali, bahkan sudah banyak yang mengunnakan logika keagamaan. Meski berulangkali bahwa kultur masyarakat Indonesia dalam memahi HAM adalah tetap pada prinsip kekeluargaan (kolektivisme), bukan liberal (individualisme) seperti di barat, tapi perjuangan LGBT begitu terasa dengan bermunculannya komunitas seperti Arus Pelangi, Gaya Hidup, Gaya Nusantara. Media sosial seperti kabarlgbt.org, aruspelangi.arg atau bahkan aplikasi-aplikasi yang mempertemukan kaum LGBT seperti Grindr, Ddattch, Hornet, U2nite dan Growlr sebagai peluncur kekuatan politik kaum LGBT.
                 Sekali lagi, gerakan LGBT yang menuntut kebebasan patut diperhitungkan dalam ruang publik masyarakat Indonesia. Pro-Kontra LGBT tetap akan menjadi penumpang gelap demokrasi Indonesia yang memiliki perfpektif Negara Hukum Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ditambah Kemanusiaan yang adil dan beradan menjadi benteng panduan mutlak untuk memahami dunia sesuai tempat manusia tinggal, ubi societas, ibi jus. Beda hal dengan kebebasan humanis barat, teo;ogis buka menjadi panduan mutlak, akal diberlakukan secara independen dari ortodoksi teologis (Julia Day Howell, 2007). Bandikan saja dimana kebebasan barat yang dikemas dalam konsep humanis di barat dapat dikaitkan dengan feminisme yang lahir pada wanita barat. Lawat dari feminis adalah mesculine atau masculinity sering diartikan sebagai strength of sexuality. Feminisme menaganggap wanita hanya dijadikan alat pemuas laki-laki, akhirnya feminisme radikal marah dan mengucapkan bisa hidup tanpa laki-laki dan bisa memenuhi kebutugan seksnya. Lesbinism pun dianggap sebagai keniscayaan (Hamid Fahmi Zarkasy, Fe-Minus, 2016) Padahal di barat yang mayaritas kristiani diterangkan dalam bible (Imanat, 20:13) bahwa pelaku praktik kawin sejenis wajib dihukum mati. (www.cbs-news.com)
                 Dalam pembahasan hukum perubahan sosial dan berkaitan dengan antropologi hukum. Perilaku LGBT sedikit demi sedikit mulai menebar ibarat virus dan lama-lama bisa saja hal yang tabu menjadi suatu hal yang biasa. Satu unsur “Transgender: sudah mulai marak dan tidak dipermaslahkan di Iindonesia, berkeliaran dimana-mana, tidak ada sanksi tegas, padahal tidak ada dasar legalitasnya satu pasalpun. Hal ini semacam sebuah dinamika sunyi yang perlahan menekuk penyimpangan menjadi sebuah kebabasan salah kaprah. Hukum memang boleh tidak berubah, tapi asas-asas boleh dan harus berubah. Pada hakekatnya terdapat dual ruler of  law, yaitu cause: law as an independet variable and effect: law as a devendent variable. Hukum dan perubahan sosial memang harus segara mempertemukan teori sebagai basic interestending of Law and Social change dengan struktur dan substansi hukum sebagai relationship of law and social change agar tetap bertahan pada nilai-nilai yang tumbuh di negara sendiri. Sebagai muslim, Al-Quran telah mengajarkan kita untuk kembali pada hakkatnya masing-masing, bahwa jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu diciptakan demi kelestarian manusia secara alamiah dengan segala martabat kemanusiaan (Q.S. An-Nisa: 1) bukan dengan segala macam metode untuk suatu kepalsuan yang dibenarkan karena alasan kebabsan yang melangar fitrah. Wallahu A’lam bishawab.....
                




0 comments:

Post a Comment

Copyright © PUSAT STUDI DAN KONSULTASI HUKUM | Powered by Blogger
Design by Viva Themes