Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Wednesday, September 20, 2017

Mewujudkan Kemajuan Bangsa Melalui Kemandirian Desa

Oleh :
Arina Widda Faradis,
 Hanif Millata Ibrahim,
Uci Sanusi

ABSTRAK
Kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan besar yang belum dapat terselesaikan sampai sekarang, meskipun telah berganti pemimpin berulang kali. Tingginya tingkat kemiskinan, utamanya menimpa pada masyarakat desa. Bahkan sampai tahun 2016 angka kemiskinan di desa mencapai 17,67 juta jiwa. Untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini, tentunya membutuhkan suatu ide dan gagasan baru yang dapat mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.
Ide dan gagasan baru ini harus dilakukan oleh pemerintah dengan cara setiap desa harus membentuk koperasi desa yang dibentuk berdasarkan potensi dan kebutuhan desa tersebut. Setidaknya ada tiga alasan perlu dibentuknya koperasi di desa. Pertama karena kurang efektifnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat desa yang kompleks, Kedua dengan dibentuknya koperasi dapat membuat masyarakat desa dapat ikut berpartisipatif dalam pengelolaan koperasi, sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat di desa, Ketiga revitalisasi pembangunan desa melalui koperasi sebagai basik perekonomian desa.
Dengan dibentuknya koperasi, dapat menciptakan masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri sehingga kemiskinan di desa dapat terkurangi atau bahkan dapat dihilangkan karena masyarakat desa ikut serta sebagai pengelola koperasi, sehingga kemajuan bangsa melalui desa yang mandiri dapat terwujud.

PEMBAHASAN
Problematik bangsa ini seirama dengan pepatah yang menyatakan “Bagaikan ayam mati di tengah lumbung padi” (Chamid, Jurnal Al-‘Adl, No. 2, Juli 2013: 123). Pepatah ini menjelaskan bahwa kita miskin di negeri yang kaya. Kemiskinan, selalu menjadi isu sosial maupun politik ditengah perhelakan kekuasaan. Menurut Bradley R. Schiller (seperti dikutip Suyanto, 1996: 1) mengartikan bahwa kemiskinan adalah suatu ketidaksanggupan dalam memenuhi kebutuhan yang terbatas baik dari segi barang maupun pelayanan.
Kualifikasi kemiskinan berdasarkan penyebabnya, dibedakan menjadi 2 yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi pada kondisi masyarakat yang benar-benar kekurangan sumber daya maupun tingkat perkembangan teknologi yang rendah. Sedangkan kemiskinan buatan, merupakan kondisi dimana struktur yang ada membuat kelompok masyarakat sukar untuk menguasasi sarana ekonomi dan fasilitas (Suyanto, 1996: 3).
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2014 kemiskinan di kota mencapai 10,51 juta jiwa, sedangkan di desa mencapai 17,67 juta jiwa. Pada tahun 2016 kemiskinan di kota mengalami penurunan menjadi 10,34 juta jiwa, penurunan juga dialami di tingkat desa yaitu 17,67 juta jiwa. Meskipun mengalami degradasi, namun tingkat degradasi tersebut tergolong sangat rendah. Selain itu, ketimpangan sangat terlihat jelas bahwa angka kemiskinan di desa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di kota.
Menurut BPS (2014), Indonesia memiliki 80.714 desa yang menduduki kabupaten dan kota di penjuru nusantara. Desa menurut Undang-Undang  No. 6 tahun 2014 tentang Desa,  “Desa adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisionalyang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan NKRI”.
 Desa yang sejatinya merupakan salah satu fisiografis negara memiliki pengaruh besar untuk ikut terlibat dalam kemajuan bangsa. Sehingga, pembangunan desa yang berbasis kemandirian menjadi rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dengan pembangunan nasional.
Menurut  Mubyarto dan Hamid (seperti dikutip Suyanto, 1996: 26) bahwa Pemerintah beranggapan, ada beberapa faktor penyebab terhambatnya pembangunan desa yang berimplikasi pada kemiskinan yaitu teknologi primitif, sulitnya ketersediaan irigasi maupun prasarana desa lainnya, minimnya input pelengkap seperti pupuk, dan kekurangan bahkan tidak memiliki modal. Sehingga, upaya yang dilakukan negara dalam pembangunan desa yaitu dengan penyediaan input, subsidi, dan permodalan.
Pada jangka pendek upaya tersebut sangat bermanfaat bagi warga desa. Namun demikian, pada jangka panjang gerakan ini justru mengantarkan pada problem baru. Mengutip dari Rogers (1969), salah satu ciri-ciri masyarakat desa adalah Dependence on hostility towards government authority, adanya suatu ketergantungan dan rasa  curiga pada pemerintah maupun unsur-unsurnya (Amalia dan Syawie, Jurnal SI, No. 2, Mei-Agustus 2015: 178). Hal ini tercermin pada penelitian Suyanto pada desa-desa di Jawa Timur bahwa bantuan yang di salurkan melalui Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURT) dan sebagainya yang bermaksud untuk menunjang kegiatan produktif, namun oleh masyarakat justru dipergunakan untuk kegiatan konsumtif. Sehingga, timbul tunggakan kredit yang terus menggunung (Suyanto, 1996: 27).
Mengenai kredit macet, juga terjadi di beberapa desa misalnya di daerah Bali. Menurut laporan keuangan kantor Lembaga Pemberdayaan Lembaga Pengkreditan Desa (LP LPD) di Kabupaten Buleleng ada 15 Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) yang mengalami kredit macet. Pada tahun 2011 jumlah kredit macet mencapai  Rp  543.067.000. Kemudian tahun 2013 total kredit macet melonjak tajam hingga mencapai angka Rp  2.893.127.000. Artinya kredit macet dari tahun ketahun semakin mengalami kenaikan yang tinggi.
Ciri ketergantungan inilah yang menjadikannya sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Menurut Ismalina (dalam Tim Ahli Seknas Jokowi (eds.), 2014: 648) kemandirian suatu bangsa ditentukan dari sistem ekonomi. Pada dasarnya, Bung Karno melahirkan Pancasila tidak hanya bertujuan sebagai ideologi politik negara saja, melainkan sebagai ideologi segala sendi kehidupan negara termasuk sistem ekonomi.
Pancasila memiliki satu asas kuat yang terbentuk dari peleburan lima sila yaitu kekeluargaan atau kegotong-royongan nasional. Pancasila pun memiliki paham ekonomi yang diturunkan dari setiap silanya, yaitu :
1.      Ketuhanan Yang Maha Esa: Roda perekonomian diputar oleh gerakan ekonomi, moral, dan sosial.
2.      Kemanusiaan yang adil dan beradab: Terdapat kehendak yang kuat pada masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial.
3.      Persatuan Indonesia: Titik prioritas kebijakan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh.
4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: Koperasi merupakan sokoguru ekonomi nasional.
5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Keseimbangan antara perencanaan nasional dengan desentralisasi pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerah (Mubyarto, dalam Mubyarto dkk (ed), 1996:1-2)
Pada dasarnya, tujuan pembangunan desa adalah untuk menumbuhkan kemampuan pengembangan perekonomian yang berbasis kemandirian. Langkah pengembangan melalui penggalian potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan meningkatkan pelayanan, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat (Amalia dan Syawie, Jurnal SI, No. 2, Mei-Agustus 2015: 176). Hal ini selaras dengan teori pemberdayaan oleh Wahjudin Sumpeno, “pemberdayaan  merupakan  upaya yang  ditujukan  agar  suatu  tatanan  dapat mencapai  suatu  kondisi  yang  memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri” (Putra, Pratiwi, dan Suwondo, Jurnal JAP, Vol. 1 No. 6, Mei-Agustus 2015: 177). Sehingga, harapan untuk mencapai kemandirian yang tinggi di daerah akan terwujud.
            Partisipasi rakyat dalam pembangunan misalnya dari segi pertanian dapat melalui Koperasi Unit Desa (KUD). KUD perlu dorongan kuat agar berperan serta dalam pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dengan baik. Selain itu, KUD perlu dibina dan dikembangkan agar peran koperasi semakin besar dalam perekonomian sosial. Partisipasi pada pembangunan pertanian ini berkesinambungan dengan pembangunan desa serta pembangunan berkelanjutan.
            Pada desa mandiri, terdapat rantai kerjasama dari pelaku-pelaku ekonomi desa yang disebut tri-pelaku ekonomi desa. Basis kekeluargaan yang diusung dalam rantai kerjasama ini, mewujudkan suasana kegotongroyongan yang merangsang pembangunan desa. Tri-pelaku ekonomi desa tersebut terdiri dari :
1.      Pemerintah desa: pelayan dan pelindung seluruh kepentingan desa;
2.      Usaha-usaha swasta: berperan dalam pendinamisasian perekonomian desa;
3.      Perkumpulan koperasi: berperan dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan (Awang, dalam dalam Mubyarto dkk (ed), 1996:40-41).
Koperasi adalah mandat dari Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Selanjutnya, bagian penjelasan menyatakan, “Badan usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi”. Buah pikiran Bung Hatta dan tokoh Nasional NKRI pada rumusan ini disebabkan mereka memandang hanya melalui koperasi-lah masyarakat miskin mampu memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan. Melalui koperasi, masyarakat golongan lemah dapat beraliansi membentuk wadah usaha bersama.
Bidang ekonomi ini, menempatkan paham kebersamaan, kekeluargaan, dan kepentingan bersama sebagai kedudukan utama. Sehingga paham filsafat dasar kita bukanlah individualisme, melainkan kolektivisme/komunitarianisme. Hal ini sama seperti hotoku-shi di Jepang yang bertumpu pada semangat gotong royong dalam mengembangkan koperasi (Limbong, 2012: 34-38).
Bahkan pada Ketentuan Umum Kemendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, memberikan hak otonom pada desa dalam pengelolaan sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun pembelanjaan anggaran. Namun demikian, masih banyak desa yang tidak mampu menjalankan kemandirian tersebut. Problem disebabkan kurang mampunya mengelola sumber PAD berbasis potensi yang dimiliki. Selain itu, program yang dibutuhkan desa belum mampu diwujudkan dari perencanaan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sehingga tingkat ketergantungan pada dana bantuan pemerintah pusat dan daerah masih sangat kuat. (Anwar dan Jatmiko, upy.ac.id/ekonomi/files/vol11/BAB_I_HAL.pdf, akses 15 April).
Selain itu, permasalahan kemiskinan ini pun memerlukan sumber pendapatan lain yang dapat menciptakan kemandirian. Meskipun tersedia APBDes, namun pada implementasinya kurang aplikatif dalam mengakomodir pembangunan desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti FPPD (2005), pentingnya sumber pendapatan lain untuk kemandirian desa disebabkan oleh 4 faktor utama yaitu :
1)      APBDes yang dimiliki desa tergolong kecil dan sumber pendapatan desa bergantung pada dana tersebut;
2)      Desa sulit mendapatkan PAD tinggi karena kesejahteraan masyarakat desa yang masih tergolong rendah;
3)      Rendahnya dana operasional desa yang digunakan untuk pelayanan publik;
4)      Program pembangunan yang masuk ke desa mayoritas hanya dikelola oleh Dinas (Putra, Pratiwi, dan Suwondo, Jurnal JAP, No. 6: 1204).
Melihat problematik tersebut, maka solusi dalam penggalian sumber pendapatan lain yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian yaitu dengan pembentukan koperasi di desa. Setidaknya ada tiga alasan perlu dibentuknya koperasi di desa yaitu, Pertama karena kurang efektifnya dana desa dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat desa, Kedua dengan dibentuknya koperasi dapat membuat masyarakat desa ikut berpartisipatif dalam pengelolaan sehingga dapat mewujudkan kemandirian, Ketiga revitalisasi pembangunan desa melalui koperasi merupakan perwujudan dari basic perekonomian desa. Kemudian, Jenis koperasi yang dibentuk sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa.




DAFTAR PUSTAKA
Awang, Mubyarto san Afri. “Pengembangan Ekonomi Pedesaan”, Membahas Pembangunan Desa”,  Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
Ayu Diah Amalia, M. Syawie. “Pembangunan Kemandirian Desa melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi,” Jurnal Sosio Informa, Vol. 1, No. 02 (Mei-Agustus, 2015), hal. 175-188.
Badan Pusat Statistik (2016) Penghitungan dan analisis kemiskinan Makro Indonesia 2016. Badan Pusat Statistik [Internet], 15 April. Available from: < https://www.bps.go.id/website/pdf publikasi/Penghitungan-dan-Analisis-Kemiskinan-Makro-Indonesia-Tahun-2016--.pdf > [Accessed 15 April 2017]
Chamid, Nur. “Tantangan Sistem Keuangan Islam Sebagai Alternatif
Sistem Keuangan Global,” Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6 No. 2  (Juli, 2013), hal. 110-127.
Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang),” Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6 (tanpa tahun), hal. 1203-1207.
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Jumlah Kecamatan dan Desa Berdasarkan Laporan BPS Provinsi/Kabupaten/KotaStatistik Indonesia 2014, BPS RI, (dalam Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015).  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [Internet], 15 April. Available from: < www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20141113100214.pdf > [Accessed 15 April 2017]
Ismalina, Poppy. “Kemandirian Bangsa, Ajaran Bungk Karno, dan Sistem Ekonomi Pancasila,” Jalan Kemandirian Bangsa”, eds. Tim Ahli Seknas Jokowi. Jakarta: Gramedia, 2014.
Ketentuan Umum Kemendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Limbong, Bernhard. Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.
Made Revi Armana, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Trisna Herawati. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kabupaten Buleleng,” e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, (2015)
Misbahul Anwar, Bambang Jatmiko. Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta).” upy.ac.id/ekonomi/files/vol11/BAB_I_HAL.pdf (akses 16 April 2017).
Mubyarto. “Pancasila dan Keswadayaan Nasional”, “Membahas Pembangunan Desa”,  Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
Suyanto, Bagong. Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa. Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Dasar 1945






0 comments:

Post a Comment

Copyright © PUSAT STUDI DAN KONSULTASI HUKUM | Powered by Blogger
Design by Viva Themes