Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Showing posts with label Artikel. Show all posts
Showing posts with label Artikel. Show all posts

Wednesday, September 20, 2017

Peristiwa Hijrah dan Pembangunan Kalender Hijriah


Peristiwa Hijrah dan Pembangunan Kalender Hijriah
Oleh : Muhammad Fikri Maulana Nasution[1]
Berawal dari Peristiwa Hijrah
Ketika terbenam matahari di sore hari tanggal 20 September 2017, menjadi pertanda bahwa berakhirnya tahun 1438 H dan berganti menjadi tahun 1439 H. Media sosial, baik facebook, Instragram, BBM, Line, WhatsApp, serta media sosial lainnya, dihiasi dengan doa awal dan akhir tahun serta ucapan selamat tahun baru dengan harapan yang lebih baik. Di berbagai daerah, baik di masjid atau pun musalla umat Islam melakukan kegiatan keagamaan, seperti pengajian, tausiah, membaca doa bersama dan lainnya, dengan harapan Allah memberikan keberkahan yang melimpah pada tahun baru ini.
Hijrah adalah sebuah kata dalam bahasa arab yang artinya pindah. Perpindahan itu terjadi dari satu tempat ke satu tempat lainnya, jika dikaitkan dengan hijrahnya orang Islam, maka hijrah yang dimaksud adalah perpindahan orang Islam dari Mekah ke Madinah. Seperti yang disebutkan, madinah menjadi salah satu tempat tujuan Nabi Muhammad Saw. beserta kaum muslimin setelah terjadinya pemboikotan oleh kaum Quraisy di Mekah[2]. hijrah sudah dilakukan para Sahabat nabi untuk menyelamatkan Iman serta mendapatkan perlindungan sebagaimana diketahui hijrah yang dilakukan pada tahun 7 sebelum Hijrah, di mana para sahabat berangkat menuju Habasyah untuk mendapatkan perlindungan.
Rasulullah keluar meninggalkan rumah pada malam 27 Safar tahun 14 Kenabian, bertepatan dengan 12 atau 13 September 622 M, Beliau singgah di Quba pada Senin, 8 Rabiul Awal tahun 14 dari kenabian, bertepatan dengan 23 September 662 M, seusai salat jumat, 12 Rabiul awal 14 tahun kenabian dan tahun pertama hijrah, Rasulullah memasuki Madinah, dan sejak itulah Yatsrib dinamakan dengan Madinah.[3]
Semangat Hijrah dalam pembentukan Kalender Hijriah
Dalam kalender hijriah dikenal nama-nama bulan Kamariah yang terdiri dari dua belas bulan, yakni : 1. Muharram : Bulan yang disucikan, 2. Safar : Bulan yang dikosongkan, 3. Rabiul Awal : Musim Semi Pertama, 4. Rabiul Akhir (Rabiul Tsani) Musim semi kedua, 5. Jumadil Awal (Jumadil Ula) : Musim kering pertama, 6. Jumadl Akhir( Jumadil Tsani) : Musim kering kedua, 7. Rajab : Bulan pujian, 8. Syakban : Bulan pembagian, 9. Ramadan : Bulan yang sangat panas, 10. Syawal : Bulan Berburu, 11. Zulqoidah : Bulan beristirahat, 12. Zulhijjah : Bulan ziarah. Nama-nama bulan ini sudah ditetapkan oleh Kilab bin Murrah, yaitu kakek ke-6 Nabi Muhammad Saw.[4] namun, belum ada penomoran tahun pada masa itu bahkan sampai Rasulullah wafat.
Penomoran tahun dimulai pada masa Umar bin Khattab, Amirul mukminin kedua Pengganti Abu Bakar Ash-Siddiq. ketika Umar bin Khattab, menerima surat dari Abu Musa al-Ashari dan pada surat itu tidak memiliki tahun, dan Umar bin Khattab pernah menerima surat dari Gubernur Mesir yang hanya menuliskan bulan Syakban saja dan tidak menyantumkan tahun.[5] Sehingga tidak dapat diketahui pada tahun kapan surat ditulis dan dikirimkan maka dirasa perlu adanya penulisan tahun tersebut.
Ali bin Abi Thalib dan sejumlah orang lainnya mengusulkan agar penanggalan dimulai sejak Rasulullah hijrah. Para sahabat memindahkan penanggalan yang seharusnya dimulai pada bulan Rabiul Awal karna pada bulan inilah Rasulullah sampai ke Madinah, ke bulan Muharram dikarenakan niat awal hijrah sudah ada sejak bulan Muharram, yang dibuktikan dengan adanya baiat Aqabah.
Hijriah (Qomariah) atau Masehi (Syamsiyah) yang merupakan tahun baru Islam ?
Menurut Penulis keduanya merupakan penanggalan dan hitungan yang Islami, sebab Allah lah yang menciptakan bulan dan matahari, sebagaimana firman-Nya dalam surah Yunus ayat 5 Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”. dari ayat ini difahami bahwa bulan dan matahari adalah alat yang Allah sediakan untuk mengetahui bilangan waktu. Pilihan tepat bahwa Islam cendrung pada perhitungan kelander berdasarakan peredaran bulan, karena bulan adalah media yang paling mudah untuk mengetahui waktu, yang di mulai dari sabit, kemudian purnama dan sabit kembali.
Perjalanan hijrah merupakan perjalanan menuju peradaban yang lebih baik, sehingga peristiwa ini merupakan cambuk bagi kita untuk membangun peradaban yang lebih baik, dari bidang hukum, sosial, sains, budaya dan lain sebagainya, serta mewujudkan kalender Islam yang universal yang dapat menyatukan umat Islam dalam satu kalender hijriah. Selamat Tahun Baru Hijriyah(Kamariah) 1439 H, semoga peradaban Islam yang gemilang dapat kita wujudkan sesegera mungkin. Allah ‘Alam Bishawab.



[1] Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Peneliti Ilmu Falak.
[2] Abdurrahman bin Abdul Karim, Kitab Sejarah Nabi Muhammad Saw, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm.  154-155Pristiwa
[3] Syaifurrahman al-Mubarakfuri, ar-Rahiq al-Makhtum, Alih Bahasa Agus Suawandi, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 307-328.
[4] Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern cet. III,..hlm, 86. Lihat Thanthawi Jauhari, Jawahir fi Tafsir al-Qur’an al-Karim Juz 5, ( Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), III: 121.
[5]  Md. Khair Haji Md. Taib, Takwim Hijriah Khairiah, ( Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1987), hlm. 22.

Menelisik Dinamika LGBT, Bentuk Kebebasan atau Penyimpangan?

Menelisik Dinamika LGBT, Bentuk Kebebasan atau Penyimpangan?
Oleh: Hanif M Ibrahim
                 Pada acara Indonesian Lawyer Club, Fahima Idris, anggota DPD-RI dari jakarta mengingatkan kepada bangsa Indonesia agar tidak meremehkan gerakan legalisasi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender). Bendera Pelangi merupakan simbol kaum LGBT, seorang Gay bernama Harvey Milk meminta seorang seniman asal San Francisco, Gilbert Baker, membuat bendera sebagai dukungan hak-hak gay dalam parade kota. Warna pelangi dipilih karena mendeskripsikan magis alam dan keindahan. (Arifki, Haluan, 2016). Asal mula praktek hubungan sesama jenis di zaman postmodern tidak lepas dari gerakan femenisme radikal dan libetarian radikal di barat. “Setelah lebih dari 20 Negara yang meresmikan perkawinan sesama jenis, Amerika Serikat juga selaku Negara Adikuasa melakukan peresmian perkawinan sesama jenis pada 26 Juni 2015” Ujar Dr. Aadian Husaini, Ketua Program Doktor Pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun.
                 Pada telaah historis, sampai tahun 1972 homoseksual masih dianggap sebagai gangguan jiwa dalam buku panduan The Diagnostic and Statistcal Manual of Mental Disorders. Namun hasil penelitian biolog Alfred Kinsey mengkonfirmasi bahwa homosexual hanya terjadi pada manusia, dan hampir tidak ada pada hewan. Karena itu pada tahun 1972 juga dihapuskan homesexual dalam buku panduan gangguan jiwa. (Sarlito Wirawan S, Sindo, 2016). Tahun 2003, terpilihnya Gene Robinson seorang pastur homo yang selama 13 tahun kawin dengan Mark Andrew, yang hidup bepasangan sebagai suami-istri(suami) sebagai uskup Gereja Angklingan di New Hampshire, Amerika Serikat. Peristiwa ini menjadi sejarah terbesar pelaku LGBT  menempati kedudukan tertinggi di Gereja setelah 2000 tahun sejarah kristen. (Adian Husaini, 2016).
                 Lumbung penyuaraan LGBT selanjutnya adanya Tokoh berpengaruh yakni pernikahan Perdana Menteri Luxemburg Xavier Bettel dengan Gauthier Destenay pada Mei 2015 yang diatayangkan sebagaimana pernikahan Pangeran  William dan kate. (CNN Indonesia, Mei 2015). Mungkin hal ini yang mempengaruhi kekuatan politik Amerika Serikat, 26 Juni 2015 agar Supreme Court AS memutuskan bahwa konstitusinya menjamin pernikahan sesama jenis, disusul dengan disahkannya Undang-Undang tentang LGBT yang sempat dipertentangkan oleh Mahkamah Agung AS yang dipimpin oleh Hakim Anthony Kennedy. Pada 4 Juli 2015 bertepatan dengan perayaan hari kemerdekaan amerika merupakan kemenangan kaum LGBT di Amerika.
                 Di Indonesia, berkaca dari fakta sosiologis, berita LGBT dikejutkan dengan adanya pemberitaan pernikahan dua wanita lesbian yang digelar di Pub daerah Blok M Jakarta Selatan pada 19 April 1981 dengan dihadiri 120 Undangan (Arifki, Haluan, 2016). Tentu hal ini menjadi sorotan dan cacian bagi perkawinan itu. Guru besar UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Musdah Mulia, yang juga peraih nobel International Women of Courage dari Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice di Wahington Pada 8 Maret 2007 mejadi sentral kontrovesi Perguruan tingginya karena baginya LGBT itu boleh. Dia menyepakati tentang LGBT bukan persoalan kita menolak ini di tengah masyarakat. Tetapi, LGBT tidak bertentangan dengan demokrasi dan HAM sehingga sesuatu itu diukur karena ketakwaannya, bukan seksualnya. Yang jelas tafsir yang digunakan guru besar ini Moderat-Progresif (Thisgender.com) Tidak berakhir degan itu, pasca legalisasi LGBT di Amerika ada beberapa tokoh artis yang juga diisukan Pro-LGBT lewat ungkapannya secara tertulis seperti Anggun, Shrina Munaf, Lola Amaria, dan Aming yang juga ikut turut ke jalan dalam perayaannya di Amerika. (www.terselubung.in) Jelasnya, masyarakat Indonesia harus bersiap dan selektif ketika idolanya juga menyepakati akan pro-LGBT sebelum subkultur terbentuk menekuk persepsi bahwa kebebasan adalah hak yang paling mutlak.
                 Pada konteks Yuridis, Indonesia mengakui adanya HAM. Dalam UUD 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, terdapat pasal-pasal yang membuat kaum LGBT percaya diri seperti Pasal 28A yang berbunyi, “Ssetiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Disokong dengan pasal lainnya, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (2), 28D ayat (1), 28E ayat (2) dan (3), 28H ayat (2), 28I ayat (2,)(4), dan (5), 28J ayat (1). Tapi secara komprehensif makna kebebasan yang dilegalisasi dalam pasal-pasal tadi, bukanlah kebebasan tanpa batas, tapi kebebasan yang juga terbatas sebagaimana kebebasan adamiah.
                  Pasal 28J ayat (1) mengunci kebebasan dengan muatan subtansi: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasayrakat, berbangsa dan bernegara.” Ayat (2) memberi proteksi lebih matang: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertibn umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Selain itu, Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah menurut Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
                 Dalam perspektif Islam, ta’wil hikayah penentang Nabi Luth A.S yaitu kaum sodom, diazab dengan diputarbalikan negerinya sudah menjadi peringatan keras kaum penyuka sesama jenis. Sekarang mulai bermunculan kembali, bahkan sudah banyak yang mengunnakan logika keagamaan. Meski berulangkali bahwa kultur masyarakat Indonesia dalam memahi HAM adalah tetap pada prinsip kekeluargaan (kolektivisme), bukan liberal (individualisme) seperti di barat, tapi perjuangan LGBT begitu terasa dengan bermunculannya komunitas seperti Arus Pelangi, Gaya Hidup, Gaya Nusantara. Media sosial seperti kabarlgbt.org, aruspelangi.arg atau bahkan aplikasi-aplikasi yang mempertemukan kaum LGBT seperti Grindr, Ddattch, Hornet, U2nite dan Growlr sebagai peluncur kekuatan politik kaum LGBT.
                 Sekali lagi, gerakan LGBT yang menuntut kebebasan patut diperhitungkan dalam ruang publik masyarakat Indonesia. Pro-Kontra LGBT tetap akan menjadi penumpang gelap demokrasi Indonesia yang memiliki perfpektif Negara Hukum Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ditambah Kemanusiaan yang adil dan beradan menjadi benteng panduan mutlak untuk memahami dunia sesuai tempat manusia tinggal, ubi societas, ibi jus. Beda hal dengan kebebasan humanis barat, teo;ogis buka menjadi panduan mutlak, akal diberlakukan secara independen dari ortodoksi teologis (Julia Day Howell, 2007). Bandikan saja dimana kebebasan barat yang dikemas dalam konsep humanis di barat dapat dikaitkan dengan feminisme yang lahir pada wanita barat. Lawat dari feminis adalah mesculine atau masculinity sering diartikan sebagai strength of sexuality. Feminisme menaganggap wanita hanya dijadikan alat pemuas laki-laki, akhirnya feminisme radikal marah dan mengucapkan bisa hidup tanpa laki-laki dan bisa memenuhi kebutugan seksnya. Lesbinism pun dianggap sebagai keniscayaan (Hamid Fahmi Zarkasy, Fe-Minus, 2016) Padahal di barat yang mayaritas kristiani diterangkan dalam bible (Imanat, 20:13) bahwa pelaku praktik kawin sejenis wajib dihukum mati. (www.cbs-news.com)
                 Dalam pembahasan hukum perubahan sosial dan berkaitan dengan antropologi hukum. Perilaku LGBT sedikit demi sedikit mulai menebar ibarat virus dan lama-lama bisa saja hal yang tabu menjadi suatu hal yang biasa. Satu unsur “Transgender: sudah mulai marak dan tidak dipermaslahkan di Iindonesia, berkeliaran dimana-mana, tidak ada sanksi tegas, padahal tidak ada dasar legalitasnya satu pasalpun. Hal ini semacam sebuah dinamika sunyi yang perlahan menekuk penyimpangan menjadi sebuah kebabasan salah kaprah. Hukum memang boleh tidak berubah, tapi asas-asas boleh dan harus berubah. Pada hakekatnya terdapat dual ruler of  law, yaitu cause: law as an independet variable and effect: law as a devendent variable. Hukum dan perubahan sosial memang harus segara mempertemukan teori sebagai basic interestending of Law and Social change dengan struktur dan substansi hukum sebagai relationship of law and social change agar tetap bertahan pada nilai-nilai yang tumbuh di negara sendiri. Sebagai muslim, Al-Quran telah mengajarkan kita untuk kembali pada hakkatnya masing-masing, bahwa jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu diciptakan demi kelestarian manusia secara alamiah dengan segala martabat kemanusiaan (Q.S. An-Nisa: 1) bukan dengan segala macam metode untuk suatu kepalsuan yang dibenarkan karena alasan kebabsan yang melangar fitrah. Wallahu A’lam bishawab.....
                




Mewujudkan Kemajuan Bangsa Melalui Kemandirian Desa

Oleh :
Arina Widda Faradis,
 Hanif Millata Ibrahim,
Uci Sanusi

ABSTRAK
Kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan besar yang belum dapat terselesaikan sampai sekarang, meskipun telah berganti pemimpin berulang kali. Tingginya tingkat kemiskinan, utamanya menimpa pada masyarakat desa. Bahkan sampai tahun 2016 angka kemiskinan di desa mencapai 17,67 juta jiwa. Untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini, tentunya membutuhkan suatu ide dan gagasan baru yang dapat mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.
Ide dan gagasan baru ini harus dilakukan oleh pemerintah dengan cara setiap desa harus membentuk koperasi desa yang dibentuk berdasarkan potensi dan kebutuhan desa tersebut. Setidaknya ada tiga alasan perlu dibentuknya koperasi di desa. Pertama karena kurang efektifnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat desa yang kompleks, Kedua dengan dibentuknya koperasi dapat membuat masyarakat desa dapat ikut berpartisipatif dalam pengelolaan koperasi, sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat di desa, Ketiga revitalisasi pembangunan desa melalui koperasi sebagai basik perekonomian desa.
Dengan dibentuknya koperasi, dapat menciptakan masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri sehingga kemiskinan di desa dapat terkurangi atau bahkan dapat dihilangkan karena masyarakat desa ikut serta sebagai pengelola koperasi, sehingga kemajuan bangsa melalui desa yang mandiri dapat terwujud.

PEMBAHASAN
Problematik bangsa ini seirama dengan pepatah yang menyatakan “Bagaikan ayam mati di tengah lumbung padi” (Chamid, Jurnal Al-‘Adl, No. 2, Juli 2013: 123). Pepatah ini menjelaskan bahwa kita miskin di negeri yang kaya. Kemiskinan, selalu menjadi isu sosial maupun politik ditengah perhelakan kekuasaan. Menurut Bradley R. Schiller (seperti dikutip Suyanto, 1996: 1) mengartikan bahwa kemiskinan adalah suatu ketidaksanggupan dalam memenuhi kebutuhan yang terbatas baik dari segi barang maupun pelayanan.
Kualifikasi kemiskinan berdasarkan penyebabnya, dibedakan menjadi 2 yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi pada kondisi masyarakat yang benar-benar kekurangan sumber daya maupun tingkat perkembangan teknologi yang rendah. Sedangkan kemiskinan buatan, merupakan kondisi dimana struktur yang ada membuat kelompok masyarakat sukar untuk menguasasi sarana ekonomi dan fasilitas (Suyanto, 1996: 3).
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2014 kemiskinan di kota mencapai 10,51 juta jiwa, sedangkan di desa mencapai 17,67 juta jiwa. Pada tahun 2016 kemiskinan di kota mengalami penurunan menjadi 10,34 juta jiwa, penurunan juga dialami di tingkat desa yaitu 17,67 juta jiwa. Meskipun mengalami degradasi, namun tingkat degradasi tersebut tergolong sangat rendah. Selain itu, ketimpangan sangat terlihat jelas bahwa angka kemiskinan di desa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di kota.
Menurut BPS (2014), Indonesia memiliki 80.714 desa yang menduduki kabupaten dan kota di penjuru nusantara. Desa menurut Undang-Undang  No. 6 tahun 2014 tentang Desa,  “Desa adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisionalyang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan NKRI”.
 Desa yang sejatinya merupakan salah satu fisiografis negara memiliki pengaruh besar untuk ikut terlibat dalam kemajuan bangsa. Sehingga, pembangunan desa yang berbasis kemandirian menjadi rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dengan pembangunan nasional.
Menurut  Mubyarto dan Hamid (seperti dikutip Suyanto, 1996: 26) bahwa Pemerintah beranggapan, ada beberapa faktor penyebab terhambatnya pembangunan desa yang berimplikasi pada kemiskinan yaitu teknologi primitif, sulitnya ketersediaan irigasi maupun prasarana desa lainnya, minimnya input pelengkap seperti pupuk, dan kekurangan bahkan tidak memiliki modal. Sehingga, upaya yang dilakukan negara dalam pembangunan desa yaitu dengan penyediaan input, subsidi, dan permodalan.
Pada jangka pendek upaya tersebut sangat bermanfaat bagi warga desa. Namun demikian, pada jangka panjang gerakan ini justru mengantarkan pada problem baru. Mengutip dari Rogers (1969), salah satu ciri-ciri masyarakat desa adalah Dependence on hostility towards government authority, adanya suatu ketergantungan dan rasa  curiga pada pemerintah maupun unsur-unsurnya (Amalia dan Syawie, Jurnal SI, No. 2, Mei-Agustus 2015: 178). Hal ini tercermin pada penelitian Suyanto pada desa-desa di Jawa Timur bahwa bantuan yang di salurkan melalui Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURT) dan sebagainya yang bermaksud untuk menunjang kegiatan produktif, namun oleh masyarakat justru dipergunakan untuk kegiatan konsumtif. Sehingga, timbul tunggakan kredit yang terus menggunung (Suyanto, 1996: 27).
Mengenai kredit macet, juga terjadi di beberapa desa misalnya di daerah Bali. Menurut laporan keuangan kantor Lembaga Pemberdayaan Lembaga Pengkreditan Desa (LP LPD) di Kabupaten Buleleng ada 15 Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) yang mengalami kredit macet. Pada tahun 2011 jumlah kredit macet mencapai  Rp  543.067.000. Kemudian tahun 2013 total kredit macet melonjak tajam hingga mencapai angka Rp  2.893.127.000. Artinya kredit macet dari tahun ketahun semakin mengalami kenaikan yang tinggi.
Ciri ketergantungan inilah yang menjadikannya sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Menurut Ismalina (dalam Tim Ahli Seknas Jokowi (eds.), 2014: 648) kemandirian suatu bangsa ditentukan dari sistem ekonomi. Pada dasarnya, Bung Karno melahirkan Pancasila tidak hanya bertujuan sebagai ideologi politik negara saja, melainkan sebagai ideologi segala sendi kehidupan negara termasuk sistem ekonomi.
Pancasila memiliki satu asas kuat yang terbentuk dari peleburan lima sila yaitu kekeluargaan atau kegotong-royongan nasional. Pancasila pun memiliki paham ekonomi yang diturunkan dari setiap silanya, yaitu :
1.      Ketuhanan Yang Maha Esa: Roda perekonomian diputar oleh gerakan ekonomi, moral, dan sosial.
2.      Kemanusiaan yang adil dan beradab: Terdapat kehendak yang kuat pada masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial.
3.      Persatuan Indonesia: Titik prioritas kebijakan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh.
4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: Koperasi merupakan sokoguru ekonomi nasional.
5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Keseimbangan antara perencanaan nasional dengan desentralisasi pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerah (Mubyarto, dalam Mubyarto dkk (ed), 1996:1-2)
Pada dasarnya, tujuan pembangunan desa adalah untuk menumbuhkan kemampuan pengembangan perekonomian yang berbasis kemandirian. Langkah pengembangan melalui penggalian potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan meningkatkan pelayanan, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat (Amalia dan Syawie, Jurnal SI, No. 2, Mei-Agustus 2015: 176). Hal ini selaras dengan teori pemberdayaan oleh Wahjudin Sumpeno, “pemberdayaan  merupakan  upaya yang  ditujukan  agar  suatu  tatanan  dapat mencapai  suatu  kondisi  yang  memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri” (Putra, Pratiwi, dan Suwondo, Jurnal JAP, Vol. 1 No. 6, Mei-Agustus 2015: 177). Sehingga, harapan untuk mencapai kemandirian yang tinggi di daerah akan terwujud.
            Partisipasi rakyat dalam pembangunan misalnya dari segi pertanian dapat melalui Koperasi Unit Desa (KUD). KUD perlu dorongan kuat agar berperan serta dalam pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dengan baik. Selain itu, KUD perlu dibina dan dikembangkan agar peran koperasi semakin besar dalam perekonomian sosial. Partisipasi pada pembangunan pertanian ini berkesinambungan dengan pembangunan desa serta pembangunan berkelanjutan.
            Pada desa mandiri, terdapat rantai kerjasama dari pelaku-pelaku ekonomi desa yang disebut tri-pelaku ekonomi desa. Basis kekeluargaan yang diusung dalam rantai kerjasama ini, mewujudkan suasana kegotongroyongan yang merangsang pembangunan desa. Tri-pelaku ekonomi desa tersebut terdiri dari :
1.      Pemerintah desa: pelayan dan pelindung seluruh kepentingan desa;
2.      Usaha-usaha swasta: berperan dalam pendinamisasian perekonomian desa;
3.      Perkumpulan koperasi: berperan dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan (Awang, dalam dalam Mubyarto dkk (ed), 1996:40-41).
Koperasi adalah mandat dari Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Selanjutnya, bagian penjelasan menyatakan, “Badan usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi”. Buah pikiran Bung Hatta dan tokoh Nasional NKRI pada rumusan ini disebabkan mereka memandang hanya melalui koperasi-lah masyarakat miskin mampu memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan. Melalui koperasi, masyarakat golongan lemah dapat beraliansi membentuk wadah usaha bersama.
Bidang ekonomi ini, menempatkan paham kebersamaan, kekeluargaan, dan kepentingan bersama sebagai kedudukan utama. Sehingga paham filsafat dasar kita bukanlah individualisme, melainkan kolektivisme/komunitarianisme. Hal ini sama seperti hotoku-shi di Jepang yang bertumpu pada semangat gotong royong dalam mengembangkan koperasi (Limbong, 2012: 34-38).
Bahkan pada Ketentuan Umum Kemendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, memberikan hak otonom pada desa dalam pengelolaan sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun pembelanjaan anggaran. Namun demikian, masih banyak desa yang tidak mampu menjalankan kemandirian tersebut. Problem disebabkan kurang mampunya mengelola sumber PAD berbasis potensi yang dimiliki. Selain itu, program yang dibutuhkan desa belum mampu diwujudkan dari perencanaan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sehingga tingkat ketergantungan pada dana bantuan pemerintah pusat dan daerah masih sangat kuat. (Anwar dan Jatmiko, upy.ac.id/ekonomi/files/vol11/BAB_I_HAL.pdf, akses 15 April).
Selain itu, permasalahan kemiskinan ini pun memerlukan sumber pendapatan lain yang dapat menciptakan kemandirian. Meskipun tersedia APBDes, namun pada implementasinya kurang aplikatif dalam mengakomodir pembangunan desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti FPPD (2005), pentingnya sumber pendapatan lain untuk kemandirian desa disebabkan oleh 4 faktor utama yaitu :
1)      APBDes yang dimiliki desa tergolong kecil dan sumber pendapatan desa bergantung pada dana tersebut;
2)      Desa sulit mendapatkan PAD tinggi karena kesejahteraan masyarakat desa yang masih tergolong rendah;
3)      Rendahnya dana operasional desa yang digunakan untuk pelayanan publik;
4)      Program pembangunan yang masuk ke desa mayoritas hanya dikelola oleh Dinas (Putra, Pratiwi, dan Suwondo, Jurnal JAP, No. 6: 1204).
Melihat problematik tersebut, maka solusi dalam penggalian sumber pendapatan lain yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian yaitu dengan pembentukan koperasi di desa. Setidaknya ada tiga alasan perlu dibentuknya koperasi di desa yaitu, Pertama karena kurang efektifnya dana desa dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat desa, Kedua dengan dibentuknya koperasi dapat membuat masyarakat desa ikut berpartisipatif dalam pengelolaan sehingga dapat mewujudkan kemandirian, Ketiga revitalisasi pembangunan desa melalui koperasi merupakan perwujudan dari basic perekonomian desa. Kemudian, Jenis koperasi yang dibentuk sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa.




DAFTAR PUSTAKA
Awang, Mubyarto san Afri. “Pengembangan Ekonomi Pedesaan”, Membahas Pembangunan Desa”,  Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
Ayu Diah Amalia, M. Syawie. “Pembangunan Kemandirian Desa melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi,” Jurnal Sosio Informa, Vol. 1, No. 02 (Mei-Agustus, 2015), hal. 175-188.
Badan Pusat Statistik (2016) Penghitungan dan analisis kemiskinan Makro Indonesia 2016. Badan Pusat Statistik [Internet], 15 April. Available from: < https://www.bps.go.id/website/pdf publikasi/Penghitungan-dan-Analisis-Kemiskinan-Makro-Indonesia-Tahun-2016--.pdf > [Accessed 15 April 2017]
Chamid, Nur. “Tantangan Sistem Keuangan Islam Sebagai Alternatif
Sistem Keuangan Global,” Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6 No. 2  (Juli, 2013), hal. 110-127.
Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang),” Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6 (tanpa tahun), hal. 1203-1207.
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Jumlah Kecamatan dan Desa Berdasarkan Laporan BPS Provinsi/Kabupaten/KotaStatistik Indonesia 2014, BPS RI, (dalam Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015).  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [Internet], 15 April. Available from: < www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20141113100214.pdf > [Accessed 15 April 2017]
Ismalina, Poppy. “Kemandirian Bangsa, Ajaran Bungk Karno, dan Sistem Ekonomi Pancasila,” Jalan Kemandirian Bangsa”, eds. Tim Ahli Seknas Jokowi. Jakarta: Gramedia, 2014.
Ketentuan Umum Kemendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Limbong, Bernhard. Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.
Made Revi Armana, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Trisna Herawati. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kabupaten Buleleng,” e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, (2015)
Misbahul Anwar, Bambang Jatmiko. Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta).” upy.ac.id/ekonomi/files/vol11/BAB_I_HAL.pdf (akses 16 April 2017).
Mubyarto. “Pancasila dan Keswadayaan Nasional”, “Membahas Pembangunan Desa”,  Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
Suyanto, Bagong. Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa. Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Dasar 1945






Saturday, September 16, 2017

News Letter edisi pertama






Employment Contract (Kontrak Kerja) : Upaya Hukum Pemenuhan HAM pada Pembantu Rumah Tangga (PRT)
Pembantu Rumah Tangga yang kemudian disebut PRT adalah pekerjaan dalam sektor domestik yang secara tradisional dianggap dan dilekatkan sebagai pekerjaan perempuan. Hal ini sebagaimana stigma yang telah terbangun pada masyarakat pada umumnya bahwa pekerjaan yang sifatnya kerumahtanggaan adalah pekerjaan perempuan bukan pekerjaan laki-laki. Hal ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa selama ini perempuan dianggap hanya fokus pada ranah domestik saja, sedangkan laki-laki pada ranah publik. Di sisi lain, perempuan juga dianggap sebagai pribadi yang secara kodrat lemah, sehingga hal tersebut mempengaruhi ketersediaan atas kesempatan kerja dalam dunia pekerjaan.
Padahal partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja mengalami peningkatan cukup tinggi, meskipun prosentasenya masih kalah jika dibandingkan dengan laki-laki. Namun, perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan peran perempuan yang sebenarnya tidak hanya berdaya pada sektor domestik saja. Akan tetapi perlu kita mengetahui bahwa struktur angkatan kerja perempuan sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini menyebabkan sebagian besar perempuan masih berkiprah di sektor informal atau pekerjaan yang sifatnya tidak memerlukan kualitas pengetahuan dan keterampilan spesifik, seperti PRT. [1]Hal tersebut selaras dengan data menurut Labour Organization yang menyatakan bahwa sekitar 75% PRT di Indonesia adalah perempuan dan sebagian besar berasal dari pedesaan dan secara general berpendidikan rendah.
Menurut Saparinah Sadli dan Muryanti, ada dua faktor yang membuat perempuan menjadi PRT, yaitu kemiskinan perempuan desa dan kebutuhan perempuan kota.[2] Kedua faktor ini menyebabkan banyaknya perempuan yang terpaksa menjadi pembantu rumah tangga. Mengingat kemudahan bekerja sebagai PRT yang sifatnya lebih fleksibel tidak memerlukan keahlian, keterampilan khusus dan pendidikan tinggi. Keadaan inilah yang cukup memprihatinkan, bahwa PRT yang datang dari desa ke kota untuk bekerja tanpa disertai persiapan, keahlian, dan keterampilan, yang secara implisit menjelaskan bahwa PRT memiliki pemahaman dan kesadaran dalam hal dunia pekerjaan yang lemah. Sehingga rentan terhadap berbagai macam bentuk ketidakadilan yang menyebabkan hak-haknya tidak terpenuhi.
Gambar 1. Regulasi Sistem Ketenagakerjaan



Sumber : Data KTI Tingkat Nasional oleh vita, dkk di UIN Surabaya
Sementara keberadaan regulasi yang ada harusnya mampu mengakomodir terpenuhinya hak-hak PRT. Dalam realitasnya belum mampu menjamin hak PRT. Hal tersebut dapat kita lihat dari kasus-kasus yang menimpa pembantu rumah tangga di Indonesia yang tercatat hingga bulan September 2016 terdapat sebanyak 217 Kasus PRT. Sebanyak 41 kasus merupakan kasus kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan trackfficking dan berakibat fatal. Sedangkan 102 kasus multi kekerasan psikis, fisik dan ekonomi. Dan 74 kasus merupakan ekonomi berupah upah yang tidak dibayarkan oleh majikannya. [3] Selain itu, DPR RI pun tidak kunjung mengesahkan RUU tentang PRT dan meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak Bagi PRT.[4]
Adapun secara sosial PRT tidak dianggap sebagai profesi sehingga dalam hal pemenuhan hak-haknya hanya berdasarkan bentuk belas kasihan atau kemurahan hati dari majikan. Hal tersebut karena hubungan PRT dan majikan adalah kekeluargaan. Keadaan yang seperti ini menyebabkan banyak hal dapat mengaburkan adanya relasi hubungan kerja antara PRT dan pengguna jasa. Akibatnya beban pekerjaan dan hak-hak PRT menjadi tidak terukur, jam kerja tanpa batas, gaji sangat rendah, ketentuan kerja yang adil dan tidak adanya jaminan kesehatan. Pada dasarnya tidak terjamin kualitas hidup PRT, merupakan akibat dari kompleksitas masalah yang cukup rumit. Kompleksitas permasalahan dapat dilihat dari wilayah kerja PRT yang berada di lingkup domestik/ per rumah-rumah yang terbatas dalam hal interaksi. Akibatnya wilayah kerja PRT sulit untuk dilakukan kontrol, jika terjadi adanya pelanggaran.
Gambar. 2 Bentuk Ketidakadilan pada PRT

Sumber : Data KTI Tingkat Nasional oleh vita, dkk di UIN Surabaya
Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan yang dialami PRT yang memicu terjadinya pelanggaran atas hak-haknya, dimana PRT selama ini menjadi pihak yang sangat rentan atas kerugian. Bentuk ketidakadilan tersebut diantaranya : pertama, diskriminatif yaitu kontruksi paradigma yang melekat pada masyarakat bahwa PRT adalah pekerjaan rendahan pada sektor informal, yang dalam hal sistem pengupahan, jam kerja, aktivitas-aktivitas ke-rumahtanggaan menjadi tidak terukur dan jelas. Kedua, adanya pelabelan atau stereotip yaitu seringkali pekerjaan PRT dianggap sebagai pekerjaan perempuan bukan laki-laki. Ketiga, marginalisasi atau terpinggirkan. Keempat, subordinasi yaitu peran laki-laki yang cenderung dianggap masyarakat sebagai panutan, bukan perempuan. Perempuan dianggap sebagai the second sexs (warga kelas dua) dan lemah. 
Oleh karena itulah, perlunya suatu upaya hukum yang ditempuh untuk meningkatkan pemenuhan HAM pada PRT, yakni melalui  Employment Contract (kontrak kerja). Hal tersebut sebagaimana realitas di lapangan bahwa sebagian besar PRT bekerja tanpa ada kontrak yang jelas. Penyalur tenaga PRT dalam sektor domestik pun pada tahapannya tidak memberikan pemahaman kepada calon PRT tentang sistem ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
Sehingga kontrak kerja menjadi suatu keharusan sebagai langkah awal yang dilakukan sebelum berlangsungnya suatu hubungan kerja, dimana kontrak kerja harus diwujudkan dengan baik. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan keadilan, baik bagi pengguna jasa PRT (majikan) maupun bagi PRT, karena keduanya akan terlibat dalam suatu hubungan kerja. Hal tersebut sebagaimana fungsi kontrak kerja yaitu menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, PRT dan pengguna jasa PRT (majikan), sebagai bukti legal yang dapat memudahkan penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi, dan memberikan kepastian hukum. Harapannya bahwa employment contract (kontrak kerja) dapat meningkatkan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi PRT, meskipun belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang PRT.






[1] JALA PRT (Jaringan Nasional Advokasi Pembantu Rumah Tangga, (Network for Domestic Advocacy), tabloidpodium.com, diakses pada tanggal 01 Juni 2017.
[2] Muryanti, Perempuan Pedesaan (Kajian Sosiologis Pembantu Rumah Tangga/PRT), (Yogyakarta : Bima Sakti, 2012), hlm.69
[3] Berdasarkan data labour organization.
[4] Zaeni, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), Hlm.30

Copyright © PUSAT STUDI DAN KONSULTASI HUKUM | Powered by Blogger
Design by Viva Themes