Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Showing posts with label BERITA. Show all posts
Showing posts with label BERITA. Show all posts

Monday, December 25, 2017

pelatihan sidang semu


     Pelatihan Sidang Semu merupakan program baru dari Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH). Program ini bertujuan membekali anggota PSKH dengan kemampuan beracara di peradilan pidana dan perdata. Pelatihan dibagi menjadi tiga sesi, pertama pemberian materi oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya. Narasumber bidang pidana adalah Moelyadi, S.H., M. H., C.L.A., Ketua DPD IKADIN DIY.Sedangkan narasumber bidang perdata adalah Agus Supriyanto, S.H., S.H.I., CM., SHEL., Ketua DPW APSI DIY.


      Acara ini berlangsung pada hari Minggu, 16 Desember 2017 pukul 08:00 - 13:00 WIB di Teatrikal Fakultas Syari'ah dan Hukum. Kedua, demo praktik sidang semu oleh panitia yang sebelumnya telah berlatih. Demo ini dilaksanakan pada hari yang sama pukul 14:00 - 16:00 WIB dan di tempat yang sama.



      Paska diberi materi oleh narasumber dan contoh dari panitia, peserta pelatihan sidang semu didampingi oleh panitia berlatih untuk praktik pada tanggal 24 Desember 2017. Peserta di bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pidana dan kelompok perdata.



      Pada saat pelaksanakan praktik sidang semu oleh peserta, panitia mengundang empat orang juri untuk menilai. Sehingga sesi ini bukan hanya praktik namun juga ada kelompok terbaik dan peran terbaik. Keempat juri tersebut adalah Fina Akfa Dyani, S. H., M.Kn.; M. Fuadi Azizi, S. H., M. H.; Isti'anah, S. H.; M. Ja'far Siddiq Sunariya, S. H.



      Setelah para peserta melaksanakan praktik dilanjutkan dengan komentar dari juri dan ditentukan para juaranya, acara ditutup dengan penyerahan hadiah dan foto bersama.

Monday, December 11, 2017

Friday, December 8, 2017

Tuesday, November 21, 2017

Seminar Nasional


Sri Sultan Hamengkubuwono X Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak kita semua agar senantiasa menjaga kearifan lokal yang ada. Ajakan ini disampaikan Sultan ketika berbicara dihadapan para peserta seminar nasional di Gedung Prof. Soernarjo (Convention Hall) lantai 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Senin, 20/11/2017)

Dengan berdiri di podium, Sultan menjelaskan bahwa betapa pentingnya menjaga local wisdom (kearifan lokal) yang ada di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Sebab, bangsa ini adalah bangsa yang besar. Memiliki berbagai keanekaragaman di dalamnya. “Menurut pendapat saya, maka itu bukanlah kelemahan, tetapi mestinya menjadi kekuatan,” tutur Sultan.
Selain dihadiri oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, seminar nasional tersebut juga dihadiri oleh salah satu Pakar Hukum Tata Negara Indonesia, yakni Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, M.Sc. Juga Puguh Dwi Kuncoro Presiden dari Yayasan Indonesia Youth Dream sebuah NGO yang bergerak dibidang kepemudaan. Dalam kesempatan ini, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, M. Sc. memaparkan bahwa "Dalam pembentukan hukum di Indonesia perlu menggali dari sumber hukum yang empat, yaitu: Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Belanda yang masih relevan, dan Konvensi-Konvensi Internasional yang telah di ratifikasi oleh Indonesia".
Acara seminar nasional tersebut mengusung tema: “Ke-Bhinneka-an dan Masa Depan Indonesia Peran Pemuda dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI.” Salah satu  dari rangkaian acara yang ada di Pekan Hukum 2017.  Sebuah agenda tahunan dari Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebelumnya telah dilaksanakan Sekolah Hukum dan Kompetisi Debat Politik-Hukum Se-Pulau Jawa.
Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) adalah salah satu UKM fakultas yang ada di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogykarta. Pada tahun ini, PSKH merayakan ulang tahun (dies natalies) yang ke-26. Pekan Hukum 2017 sendiri adalah agenda yang dilaksanakan dalam rangka merayakan lahirnya PSKH.




lomba debat politik hukum se-jawa pskh 2017

Yogyakarta, 20/11/2017, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sukses mengadakan kompetisi debat politik-hukum se-Pulau Jawa. Acara tersebut berlangsung dengan meriah, diikuti dari berbagai universitas-universitas yang ada di Pulau Jawa, baik kampus negeri maupun swasta.
Total ada 16 tim yang bertanding di lomba debat ini. Setelah dilakukan pada babak penyisihan, maka tersaring 2 tim terbaik yang melaju ke babak final. Kedua tim tersebut adalah Tim Jendral Soedirman dan Tim Bung Tomo, keduanya bertanding untuk membawa pulang trofi juara 1 dan juara 2, selain itu ada juga trofi untuk best speaker. Jadi, total ada 3 trofi yang diperebutkan oleh para peserta debat, juga uang pembinaan.
Babak final berlangsung di Gedung Prof. Soenarjo (Convention Hall) lantai 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Babak ini mempertemukan Tim Jendral Soedirman dipihak pro sedangkan Tim Bung Tomo ada dipihak kontra. Kedua tim tersebut bertanding cukup alot, masing-masing tim saling menyerang argumen lawan, di hadapan dewan juri dan penonton.
Setelah dilakukan rekapitulasi nilai, akhirnya pemenang dari lomba debat politik-hukum se-Pulau Jawa ini dimenangkan oleh Tim Bung Tomo. Mereka dimenangkan oleh 6 juri dari 7 juri yang ada. Penilainnya meliputi substansi, kekompakkan tim dan yang lainnya. Sedangkan predikat best speaker diraih oleh pembicara kedua dari Tim Bung Tomo.
Kompetisi debat ini merupakan salah satu dari rangkaian acara yang ada di Pekan Hukum 2017. Acara rutin tahunan yang merupakan agenda dari Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pekan Hukum tahun ini sendiri mengusung tema: “Merajut Ke-bhinneka-an, Mewujudkan Supremasi Hukum, Mengejawantahkan Persatuan Bangsa.” Tema ini diusung dengan maksud dan tujuan agar senantiasa menjaga dan memelihara keutuhan NKRI di tengah problematika yang ada saat ini.
Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) adalah salah satu UKM fakultas yang ada di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogykarta. Pada tahun ini, PSKH merayakan ulang tahun (dies natalies) yang ke-26. Pekan Hukum 2017 sendiri adalah agenda yang dilaksanakan dalam rangka merayakan lahirnya PSKH.




Tuesday, October 24, 2017

Monday, October 16, 2017

Monday, October 2, 2017

DEBAT POLITIK HUKUM SE-JAWA 2017


ANNOUNCEMENT!
Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga proudly present KOMPETISI DEBAT POLITIK HUKUM SE-JAWA 2017 dengan mengangkat tema:
"Merajut Kebhinekaan, Mewujudkan Supremasi Hukum Mengejawantahkan Persatuan Bangsa" 

Pendaftaran resmi dibuka sampai tanggal 21 Oktober 2017!
📚Ketentuan Umum:
1. Kompetisi ini diikuti oleh tim yang terdiri dari 3 mahasiswa D3/S1 dari satu perguruan tinggi se-Jawa
2. Setiap tim terdiri dari 1 ketua dan 2 anggota
3. Satu Perguruan Tinggi maksimal mengirimkan 3 delegasi
4. Satu tim hanya boleh mengumpulkan 1 judul essay

📝 Alur Pendaftaran
1. Membayar biaya registrasi Rp 40.000 ke Rek. 456574862 (BNI) a/n Yuli Nurlianingsih
2. Mengirimkan karya essay disertai lampiran form pendaftaran yang dapat diunduh di www.pskhuinsuka.com , scan KTM, dan scan bukti transfer.
3. Seluruh berkas dan essai dikirim melalui email ke pskhuinsuka@gmail.com dengan subject:
Esai_Judul Esai_Debat PSKH_Nama Ketua_Asal Perguruan Tinggi
4. Konfirmasi pendaftaran dan pengiriman essai dengan format Konfirmasi_Judul Esai_Debat PSKH_Nama Ketua_Asal Perguruan Tinggi via SMS/WhatsApp 083 867 641 623 (Okky Alifka Nurmagulita)

LET'S JOIN THIS COMPETITION AND BE THE WINNER!🎉🎉🎉

Friday, September 29, 2017

Kunjungan Jurnalistik


Sebagai tindak lanjut dari pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2017, bidang penelitian dan pengembangan bekerjasama dengan bidang publikasi dan relasi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) menyelenggarakan kunjungan jurnalistik ke kantor produksi Kedaulatan Rakyat (KR) Yogyakarta yang beralamat di Jalan Solo KM 11, Kalitirto, DI Yogayakarta. Sebanyak 33 peserta yang berasal dari berbagai jurusan di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga mengikuti acara kunjungan jurnalistik ini pada hari Jum’at 29 September 2017.

Rombongan sampai di kontor produksi KR pukul 09:00 WIB. Setelah melapor di penerimaan tamu, rombongan diajak berkeliling melihat mesin produksi Koran KR. Setelah satu jam berkeliling dan dijelaskan oleh Bapak Budi tentang cara kerja dan produksi Koran KR rombongan melanjutkan ke aula di lantai 2 untuk mengikuti penjelasan dari pihak redaksi KR. Bertindak sebagai perwakilan redaksi KR beliau Ibu Suci. Acara diawali sambutan dari Direktur PSKH kemudain dilanjutkan dengan penjelasan dari Ibu Suci dan tanya jawab. Ibu Suci menjelasakan bahwa KR berdiri sejak 27 September 1945, didirikan oleh H. Samawi dan Madikin Winohito. Topik yang diangkat di Koran KR lebih banyak tentang lokal Yogyakarta karena KR adalah koran lokal. KR tidak hanya memiliki Koran saja, namunjuga KR Online, Radio, dan lain-lain. Untuk mahasiswa, KR menyediakan rubrik khusus untuk mahasiswa, dirubrik tersebut mahasiswa dapat mengirim tulisan , foto, dan sebagainya.


Acara kunjungan jurnalistik ditutup dengan penyerahan cinderamata dan foto bersama. Dengan adanya kunjungan ini, peserta diharapkan lebih memahami dunia jurnalistik secara luas khususnya model jurnalistik di Kedaulatan Rakyat Yogayakarta. Di samping itu, diharapkan pula dapat mempererat hubungan kerjasama antara PSKH dengan Kedaulatan Rakyat Yogyakarta.

Wednesday, September 27, 2017

Kunjungan Jurnalistik


📣Divisi Penelitian dan Pengembangan PSKH & Publikasi dan Relasi proudly present🔈

🎊🎉KUNJUNGAN JURNALISTIK KE MEDIA CETAK KORAN KEDAULATAN RAKYAT🎊🎉

bertempat di
🏢 kantor Kedaulatan Rakyat Yogya (Jl Mangkubumi)
🗓 jumat, 29 September 2017

Fasilitas
📒 Ilmu
📃 surat izin bagi yg membutuhkan

👩🏻‍⚖👨🏻‍⚖PSKH only

NB :
✔ Kumpul di depan poli UIN suka pukul 7.30 WIb
✔ Menggunakan Jas Almamater (bagi yg belum punya, bisa segera mencari pinjaman dari sekarang)
✔ bagi yg tidak punya motor dapat tetap hadir dan membawa helm. Akan dicarikan tebengan

Saturday, September 23, 2017

Pelatihan Kepenulisan dan Pengelolaan Jurnal Restorasi Hukum


Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) mengadakan pelatihan teknik kepenulisan dan pengelolaan Jurnal Restorasi Hukum pada hari Jum’at 22 September 2017 pukul 14:00 WIB, bertempat di Teatrikal Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tema yang diangkat pada acara ini adalah “meningkatkan pemahaman Anggota PSKH terhadap teknis kepenulisan dan kepengelolaan Jurnal Restorasi Hukum.” Sesuai dengan tema yang diangkat acara pelatihan ini ditujukan untuk seluruh anggota dan pengurus PSKH. Kurang lebih sebanyak 60 orang yang hadir dalam acara ini. 

Pemateri yang dihadirkan dalam acara ini adalah 3 orang pengelola Jurnal As-Syir’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pertama, Nurainun Mangunsong, S. H., M. Hum. yang menjelaskan materi terkait review jurnal. Salah satu penjelasan dari beliau, bahwa penting untuk mencari reviewer jurnal yang memiliki kesesuaian keahlian dengan tulisan yang akan direview. Pemateri kedua, Fuad Mustafid, M. Ag. yang menjelaskan tentang Jurnal Online (e-jurnal) atau OJS (Open Jurnal System). Berdasarkan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2011, mulai 31 Maret 2016 pengajuan akreditasi jurnal harus elektronik. Sedangkan pembicara ketiga, Syaifuddin, S. H. I., M. Si. berbicara tentang editing jurnal/ cara menjadi editor yang baik dan benar. 

Wednesday, September 20, 2017

Peristiwa Hijrah dan Pembangunan Kalender Hijriah


Peristiwa Hijrah dan Pembangunan Kalender Hijriah
Oleh : Muhammad Fikri Maulana Nasution[1]
Berawal dari Peristiwa Hijrah
Ketika terbenam matahari di sore hari tanggal 20 September 2017, menjadi pertanda bahwa berakhirnya tahun 1438 H dan berganti menjadi tahun 1439 H. Media sosial, baik facebook, Instragram, BBM, Line, WhatsApp, serta media sosial lainnya, dihiasi dengan doa awal dan akhir tahun serta ucapan selamat tahun baru dengan harapan yang lebih baik. Di berbagai daerah, baik di masjid atau pun musalla umat Islam melakukan kegiatan keagamaan, seperti pengajian, tausiah, membaca doa bersama dan lainnya, dengan harapan Allah memberikan keberkahan yang melimpah pada tahun baru ini.
Hijrah adalah sebuah kata dalam bahasa arab yang artinya pindah. Perpindahan itu terjadi dari satu tempat ke satu tempat lainnya, jika dikaitkan dengan hijrahnya orang Islam, maka hijrah yang dimaksud adalah perpindahan orang Islam dari Mekah ke Madinah. Seperti yang disebutkan, madinah menjadi salah satu tempat tujuan Nabi Muhammad Saw. beserta kaum muslimin setelah terjadinya pemboikotan oleh kaum Quraisy di Mekah[2]. hijrah sudah dilakukan para Sahabat nabi untuk menyelamatkan Iman serta mendapatkan perlindungan sebagaimana diketahui hijrah yang dilakukan pada tahun 7 sebelum Hijrah, di mana para sahabat berangkat menuju Habasyah untuk mendapatkan perlindungan.
Rasulullah keluar meninggalkan rumah pada malam 27 Safar tahun 14 Kenabian, bertepatan dengan 12 atau 13 September 622 M, Beliau singgah di Quba pada Senin, 8 Rabiul Awal tahun 14 dari kenabian, bertepatan dengan 23 September 662 M, seusai salat jumat, 12 Rabiul awal 14 tahun kenabian dan tahun pertama hijrah, Rasulullah memasuki Madinah, dan sejak itulah Yatsrib dinamakan dengan Madinah.[3]
Semangat Hijrah dalam pembentukan Kalender Hijriah
Dalam kalender hijriah dikenal nama-nama bulan Kamariah yang terdiri dari dua belas bulan, yakni : 1. Muharram : Bulan yang disucikan, 2. Safar : Bulan yang dikosongkan, 3. Rabiul Awal : Musim Semi Pertama, 4. Rabiul Akhir (Rabiul Tsani) Musim semi kedua, 5. Jumadil Awal (Jumadil Ula) : Musim kering pertama, 6. Jumadl Akhir( Jumadil Tsani) : Musim kering kedua, 7. Rajab : Bulan pujian, 8. Syakban : Bulan pembagian, 9. Ramadan : Bulan yang sangat panas, 10. Syawal : Bulan Berburu, 11. Zulqoidah : Bulan beristirahat, 12. Zulhijjah : Bulan ziarah. Nama-nama bulan ini sudah ditetapkan oleh Kilab bin Murrah, yaitu kakek ke-6 Nabi Muhammad Saw.[4] namun, belum ada penomoran tahun pada masa itu bahkan sampai Rasulullah wafat.
Penomoran tahun dimulai pada masa Umar bin Khattab, Amirul mukminin kedua Pengganti Abu Bakar Ash-Siddiq. ketika Umar bin Khattab, menerima surat dari Abu Musa al-Ashari dan pada surat itu tidak memiliki tahun, dan Umar bin Khattab pernah menerima surat dari Gubernur Mesir yang hanya menuliskan bulan Syakban saja dan tidak menyantumkan tahun.[5] Sehingga tidak dapat diketahui pada tahun kapan surat ditulis dan dikirimkan maka dirasa perlu adanya penulisan tahun tersebut.
Ali bin Abi Thalib dan sejumlah orang lainnya mengusulkan agar penanggalan dimulai sejak Rasulullah hijrah. Para sahabat memindahkan penanggalan yang seharusnya dimulai pada bulan Rabiul Awal karna pada bulan inilah Rasulullah sampai ke Madinah, ke bulan Muharram dikarenakan niat awal hijrah sudah ada sejak bulan Muharram, yang dibuktikan dengan adanya baiat Aqabah.
Hijriah (Qomariah) atau Masehi (Syamsiyah) yang merupakan tahun baru Islam ?
Menurut Penulis keduanya merupakan penanggalan dan hitungan yang Islami, sebab Allah lah yang menciptakan bulan dan matahari, sebagaimana firman-Nya dalam surah Yunus ayat 5 Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”. dari ayat ini difahami bahwa bulan dan matahari adalah alat yang Allah sediakan untuk mengetahui bilangan waktu. Pilihan tepat bahwa Islam cendrung pada perhitungan kelander berdasarakan peredaran bulan, karena bulan adalah media yang paling mudah untuk mengetahui waktu, yang di mulai dari sabit, kemudian purnama dan sabit kembali.
Perjalanan hijrah merupakan perjalanan menuju peradaban yang lebih baik, sehingga peristiwa ini merupakan cambuk bagi kita untuk membangun peradaban yang lebih baik, dari bidang hukum, sosial, sains, budaya dan lain sebagainya, serta mewujudkan kalender Islam yang universal yang dapat menyatukan umat Islam dalam satu kalender hijriah. Selamat Tahun Baru Hijriyah(Kamariah) 1439 H, semoga peradaban Islam yang gemilang dapat kita wujudkan sesegera mungkin. Allah ‘Alam Bishawab.



[1] Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Peneliti Ilmu Falak.
[2] Abdurrahman bin Abdul Karim, Kitab Sejarah Nabi Muhammad Saw, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm.  154-155Pristiwa
[3] Syaifurrahman al-Mubarakfuri, ar-Rahiq al-Makhtum, Alih Bahasa Agus Suawandi, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 307-328.
[4] Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern cet. III,..hlm, 86. Lihat Thanthawi Jauhari, Jawahir fi Tafsir al-Qur’an al-Karim Juz 5, ( Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), III: 121.
[5]  Md. Khair Haji Md. Taib, Takwim Hijriah Khairiah, ( Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1987), hlm. 22.

LATIHAN KEPENULISAN



Jgn lupa hadir dalam program "Latihan Kepenulisan" yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tgl : Sabtu, 23 september 2017
Waktu : 14.00 s/d selesai
Materi : Metodologi Penelitian
Penateri : Ali Masykur Faturrahman

Program ini dibuka untuk seluruh anggota PSKH. So, jangan sampe ngj dateng yaa..

PELATIHAN TEKNIK KEPENULISAN JURNAL RESTORASI HUKUM


📣Divisi Penelitian dan Pengembangan present🔈

🎊🎉PELATIHAN TEKNIK KEPENULISAN JURNAL RESTORASI HUKUM🎊🎉

bertempat di
🏢Teatrikal FSH
🕰 13:00 – selesai
🗓 jumat ,  22 September 2017

👩‍🏫👨‍🏫speaker
- Ibu Nurainun Manungsong, S.H., M.Hum
- Bpk Fuad Mustafid, M.Ag
- Bpk Saifuddin, S.H., M.Si.

😎 Terbuka untuk anggota PSKH 😎

yuk datang dan ramaikan ✊✊                      

Sunday, September 17, 2017

Saturday, September 16, 2017

News Letter edisi pertama






Employment Contract (Kontrak Kerja) : Upaya Hukum Pemenuhan HAM pada Pembantu Rumah Tangga (PRT)
Pembantu Rumah Tangga yang kemudian disebut PRT adalah pekerjaan dalam sektor domestik yang secara tradisional dianggap dan dilekatkan sebagai pekerjaan perempuan. Hal ini sebagaimana stigma yang telah terbangun pada masyarakat pada umumnya bahwa pekerjaan yang sifatnya kerumahtanggaan adalah pekerjaan perempuan bukan pekerjaan laki-laki. Hal ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa selama ini perempuan dianggap hanya fokus pada ranah domestik saja, sedangkan laki-laki pada ranah publik. Di sisi lain, perempuan juga dianggap sebagai pribadi yang secara kodrat lemah, sehingga hal tersebut mempengaruhi ketersediaan atas kesempatan kerja dalam dunia pekerjaan.
Padahal partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja mengalami peningkatan cukup tinggi, meskipun prosentasenya masih kalah jika dibandingkan dengan laki-laki. Namun, perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan peran perempuan yang sebenarnya tidak hanya berdaya pada sektor domestik saja. Akan tetapi perlu kita mengetahui bahwa struktur angkatan kerja perempuan sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini menyebabkan sebagian besar perempuan masih berkiprah di sektor informal atau pekerjaan yang sifatnya tidak memerlukan kualitas pengetahuan dan keterampilan spesifik, seperti PRT. [1]Hal tersebut selaras dengan data menurut Labour Organization yang menyatakan bahwa sekitar 75% PRT di Indonesia adalah perempuan dan sebagian besar berasal dari pedesaan dan secara general berpendidikan rendah.
Menurut Saparinah Sadli dan Muryanti, ada dua faktor yang membuat perempuan menjadi PRT, yaitu kemiskinan perempuan desa dan kebutuhan perempuan kota.[2] Kedua faktor ini menyebabkan banyaknya perempuan yang terpaksa menjadi pembantu rumah tangga. Mengingat kemudahan bekerja sebagai PRT yang sifatnya lebih fleksibel tidak memerlukan keahlian, keterampilan khusus dan pendidikan tinggi. Keadaan inilah yang cukup memprihatinkan, bahwa PRT yang datang dari desa ke kota untuk bekerja tanpa disertai persiapan, keahlian, dan keterampilan, yang secara implisit menjelaskan bahwa PRT memiliki pemahaman dan kesadaran dalam hal dunia pekerjaan yang lemah. Sehingga rentan terhadap berbagai macam bentuk ketidakadilan yang menyebabkan hak-haknya tidak terpenuhi.
Gambar 1. Regulasi Sistem Ketenagakerjaan



Sumber : Data KTI Tingkat Nasional oleh vita, dkk di UIN Surabaya
Sementara keberadaan regulasi yang ada harusnya mampu mengakomodir terpenuhinya hak-hak PRT. Dalam realitasnya belum mampu menjamin hak PRT. Hal tersebut dapat kita lihat dari kasus-kasus yang menimpa pembantu rumah tangga di Indonesia yang tercatat hingga bulan September 2016 terdapat sebanyak 217 Kasus PRT. Sebanyak 41 kasus merupakan kasus kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan trackfficking dan berakibat fatal. Sedangkan 102 kasus multi kekerasan psikis, fisik dan ekonomi. Dan 74 kasus merupakan ekonomi berupah upah yang tidak dibayarkan oleh majikannya. [3] Selain itu, DPR RI pun tidak kunjung mengesahkan RUU tentang PRT dan meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak Bagi PRT.[4]
Adapun secara sosial PRT tidak dianggap sebagai profesi sehingga dalam hal pemenuhan hak-haknya hanya berdasarkan bentuk belas kasihan atau kemurahan hati dari majikan. Hal tersebut karena hubungan PRT dan majikan adalah kekeluargaan. Keadaan yang seperti ini menyebabkan banyak hal dapat mengaburkan adanya relasi hubungan kerja antara PRT dan pengguna jasa. Akibatnya beban pekerjaan dan hak-hak PRT menjadi tidak terukur, jam kerja tanpa batas, gaji sangat rendah, ketentuan kerja yang adil dan tidak adanya jaminan kesehatan. Pada dasarnya tidak terjamin kualitas hidup PRT, merupakan akibat dari kompleksitas masalah yang cukup rumit. Kompleksitas permasalahan dapat dilihat dari wilayah kerja PRT yang berada di lingkup domestik/ per rumah-rumah yang terbatas dalam hal interaksi. Akibatnya wilayah kerja PRT sulit untuk dilakukan kontrol, jika terjadi adanya pelanggaran.
Gambar. 2 Bentuk Ketidakadilan pada PRT

Sumber : Data KTI Tingkat Nasional oleh vita, dkk di UIN Surabaya
Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan yang dialami PRT yang memicu terjadinya pelanggaran atas hak-haknya, dimana PRT selama ini menjadi pihak yang sangat rentan atas kerugian. Bentuk ketidakadilan tersebut diantaranya : pertama, diskriminatif yaitu kontruksi paradigma yang melekat pada masyarakat bahwa PRT adalah pekerjaan rendahan pada sektor informal, yang dalam hal sistem pengupahan, jam kerja, aktivitas-aktivitas ke-rumahtanggaan menjadi tidak terukur dan jelas. Kedua, adanya pelabelan atau stereotip yaitu seringkali pekerjaan PRT dianggap sebagai pekerjaan perempuan bukan laki-laki. Ketiga, marginalisasi atau terpinggirkan. Keempat, subordinasi yaitu peran laki-laki yang cenderung dianggap masyarakat sebagai panutan, bukan perempuan. Perempuan dianggap sebagai the second sexs (warga kelas dua) dan lemah. 
Oleh karena itulah, perlunya suatu upaya hukum yang ditempuh untuk meningkatkan pemenuhan HAM pada PRT, yakni melalui  Employment Contract (kontrak kerja). Hal tersebut sebagaimana realitas di lapangan bahwa sebagian besar PRT bekerja tanpa ada kontrak yang jelas. Penyalur tenaga PRT dalam sektor domestik pun pada tahapannya tidak memberikan pemahaman kepada calon PRT tentang sistem ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
Sehingga kontrak kerja menjadi suatu keharusan sebagai langkah awal yang dilakukan sebelum berlangsungnya suatu hubungan kerja, dimana kontrak kerja harus diwujudkan dengan baik. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan keadilan, baik bagi pengguna jasa PRT (majikan) maupun bagi PRT, karena keduanya akan terlibat dalam suatu hubungan kerja. Hal tersebut sebagaimana fungsi kontrak kerja yaitu menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, PRT dan pengguna jasa PRT (majikan), sebagai bukti legal yang dapat memudahkan penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi, dan memberikan kepastian hukum. Harapannya bahwa employment contract (kontrak kerja) dapat meningkatkan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi PRT, meskipun belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang PRT.






[1] JALA PRT (Jaringan Nasional Advokasi Pembantu Rumah Tangga, (Network for Domestic Advocacy), tabloidpodium.com, diakses pada tanggal 01 Juni 2017.
[2] Muryanti, Perempuan Pedesaan (Kajian Sosiologis Pembantu Rumah Tangga/PRT), (Yogyakarta : Bima Sakti, 2012), hlm.69
[3] Berdasarkan data labour organization.
[4] Zaeni, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), Hlm.30

Copyright © PUSAT STUDI DAN KONSULTASI HUKUM | Powered by Blogger
Design by Viva Themes